Terima Audiensi FSPMI, Menaker Minta UU Cipta Kerja Gencar Disosialisasikan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menerima audiensi Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Gedung Kemnaker Jakarta, Rabu, 8 September 2021.

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menerima audiensi Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Gedung Kemnaker Jakarta, Rabu, 8 September 2021.

    INFO NASIONAL -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan sosialisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terus dilakukan secara intensif, terutama bagi kalangan pengusaha atau manajemen perusahaan. Melalui sosialisasi, pengusaha dan pekerja bisa memiliki kesamaan persepsi dalam memandang manfaat UU Cipta Kerja. 

    “Sosialisasi ini dilakukan per sektor, misalnya sektor otomotif, pariwisata, yang memiliki karakteristik dan tidak bisa disamakan dengan sektor-sektor lain. Jadi mohon dukungan bapak ibu semua, karena saat masa transisi ini banyak hal bisa terjadi,“ ujara Ida saat menerima audiensi Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Gedung Kemnaker Jakarta, Rabu, 8 September 2021. 

    Menaker Ida memahami UU Cipta kerja merupakan produk legislasi baru yang membutuhkan sosialisasi lebih masif lagi kepada stakeholder ketenagakerjaan. Bukan hanya kepada pekerja, tapi perusahaan juga harus memiliki pemahaman yang utuh terhadap UU Cipta Kerja. “Kami selalu minta teman-teman PHI Jamsos untuk tidak berhenti mensosialisasikan UU Nomor 11 Tahun 2020 untuk menghindarkan adanya salah interpretasi dari UU tersebut,“ katanya. 

    Melalui dialog bersama Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz beserta rombongan selama kurang lebih 120 menit, Ida memaparkan sedikit sekali perusahaan yang menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU). Padahal skema SUSU pintu masuk untuk memperkuat perlindungan pengupahan kepada pekerja yang bekerja di atas 12 bulan. Bahkan praktik di lapangan, banyak perusahaan menggunakan upah minimum sebagai standar upah. 

    “Itu masalahnya, jadi tidak menghargai, tidak ada sistem merit kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualitas, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar). Ini sebenarnya problem, meski filosofinya sudah benar, kita dorong agar orang bekerja dihargai sesuai dedikasi, loyalitas, kompetensi, dan skills," ujar Ida. 

    Menuruti Ida, UU Cipta Kerja membutuhkan waktu untuk mencapai titik ideal. Saat ini, problemnya masih dihadapkan masa transisi yang bisa dimanfaatkan berbagai pihak untuk mencari momentum untuk kepentingannya sendiri.   “Saya senang bapak-bapak mengkomunikasikan kepada kami, sehingga kami tahu sesungguhnya implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 ini, pada prakteknya membutuhkan kesabaran secara objektif untuk melihat UU ini,“ kata Ida. 

    Meski demikian, dalam kondisi sesulit apapun, Ida tetap mendorong perlunya dialog secara bipartit kepada perusahaan karena akan lebih cepat menyelesaikan permasalahan. Karena sejatinya, kondisi internal perusahaan yang mengetahui hanya pengusaha dan pekerja. “Jadi berkali-kali, kita tekankan dialog-dialog, kondisi kesulitan pun tetap disampaikan manajemen perusahaan kepada pekerja secara terbuka dan kekeluargaan," katanya. 

    Dirjen PHI dan Jamsos, Indah Anggoro Putri menambahkan, agenda FSPMI melakukan audiensi yakni menyampaikan informasi dan kondisi permasalahan hubungan industrial di sektor industri otomotif sejak sebelum hingga masa pandemi berlangsung. 

    “Saya akan tindaklanjuti Bu Menteri, dialog bipartit menjadi salah tugas utama saya. Kita kemarin sudah sukses di sektor perhotelan, dan sektor otomotif yang belum kami sentuh, akan kami sentuh. Yakni dengan memfasilitasi dialog bipartit bersama perwakilan manajemen otomotif,“ kata Putri. 

    Sementara itu, Riden Hatam Aziz mengatakan pihaknya menemui Menaker Ida Fauziyah untuk memberi informasi dan kondisi hubungan industrial di sektor otomotif. Termasuk juga menjelaskan dari sisi produksi dan hubungan industrial serta pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). “Sikap FSPMI tetap objektif, karena perusahaan sudah normal dan bisnis sudah berjalan. Hal-hal yang selama ini didapat pekerja, tidak direduksi,“ ujarnya.  (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.