Iklan
INFO NASIONAL - Komnas Perlindungan Anak (PA) mencatat sejak Maret 2020 hingga Juni 2021 mendapatkan laporan 2.726 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah itu, 52 persen berhasil dikonfirmasi.
Atas hal, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) aktif mengungkap kekerasan terhadap anak. Selain menyusun program terkait perlindungan anak, seperti gerakan untuk cinta keluarga.
Bamsoet juga meminta aparat Kepolisian dan penegak hukum untuk menindak tegas pelaku kekerasan terhadap anak dengan menerapkan pidana pokok dan pidana tambahan yakni pidana kebiri secara kimia. Masing-masing pemerintah daerah mengajak masyarakatnya membangun gerakan perlindungan anak, yang berbasis keluarga dan komunitas. .
Terkait pernyataan Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar mewaspadai munculnya varian baru Covid-19 (varian Mu), Ketua MPR RI meminta seluruh pemangku kepentingan dan Satgas Penanganan Covid-19 segera merespon permintaan presiden tersebut dengan mempelajari dan memahami tingkat perkembangan maupun penularan varian Mu tersebut, uu.
Pemerintah diminta terus menurunkan level dari PPKM dan terus memantau dan mengawasi mobilitas masyarakat baik dalam negeri dan masyarakat yang baru pulang dari luar negeri meskipun tren kasus mengalami penurunan. Meminta seluruh lapisan masyarakat lebih waspada terhadap ancaman munculnya varian Mu ini, .
Perihal kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang yang menewaskan 41 narapidana Ketua MPR meminta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Kemenkumham untuk mengungkap peristiwa kebakaran tersebut dan bertanggung jawab terhadap keluarga korban tewas maupun yang luka-luka.
Selain meminta aparat Kepolisian segera menginvestigasi peristiwa kebakaran, Bamsoet juga meminta Kemenkumham mengevaluasi prosedur mitigasi bencana kebakaran di lapas, baik kesiapan personil dan juga kesiapan narapidana menghadapi bencana kebakaran, .
Belum lama ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan sekolah tidak lagi bisa menerima dana BOS jika tiga tahun berturut-turut sekolah memiliki siswa di bawah 60 orang
Menanggapi hal ini, Ketua MPR RI berharap Kemendikbudristek meninjau ulang peraturan tersebut, mengingat kondisi ditengah pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak sekolah yang kesulitan ekonomi. Dia juga meminta Kemendikbudristek harus memberikan solusi lain yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang terkena dampak dihentikan bantuan BOS.
Dia juga meminta Kemendikbudristek seharusnya memperbanyak pemberian bantuan kepada sekolah-sekolah kecil di seluruh Indonesia bahkan hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Meminta Kemendikbudristek membenahi pendidikan di Indonesia secara komprehensif, dan berkomitmen menetapkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat(*)
Iklan
