Anggota DPD: RPP Otsus Soal Kewenangan Dikawal Bersama

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komite I DPD RI saat menerima Rancangan Peraturan Pemerintah terkait berlakunya revisi UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua, Jakarta (6/9)

    Komite I DPD RI saat menerima Rancangan Peraturan Pemerintah terkait berlakunya revisi UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua, Jakarta (6/9)

    INFO NASIONAL - Komite I DPD RI menerima Rancangan Peraturan Pemerintah terkait berlakunya revisi UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua di kompleks senayan, Senin, 6 September 2021.

    Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh ketua DPRD Papua Barat Yan Anton Yoteni beserta rombongan. Dalam RPP Otsus tersebut, terdapat beberapa poin yang akan menjadi fokus pembahasan DPR, DPD bersama pemerintah. 
     
    Poin tersebut yakni tentang Pelaksanaan Kewenangan Khusus sebagaimana diatur didalam Pasal 4 (7); RPP tentang Pengangkatan Anggota DPR Papua Barat sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 (6); RPP tentang Pengangkatan Anggota DPRK sebagaimana diatur didalam Pasal 6a (6).
     
    Kemudian, RPP tentang Pengolahan Pembinaan dan Pengawasan serta Rancangan Induk Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 (18); RPP tentang penyelenggaraan kesehatan Pasal 59 (8); dan RPP tentang pembentukkan badan khusus sebagaimana diatur di dalam Pasal 68 (4).
     
    Dengan diadakannya penyerahan pokok pikiran RPP Otsus tersebut, Anggota DPD RI Filep Wamafma menyampaikan apresiasi kepada DPR Papua Barat. "Apalagi mekanisme kerja yang dilakukan DPR PB telah melalui proses penyerapan dari masyarakat dan para ahli dibidangnya. Artinya, kita harus dorong sampai ditetapkan nantinya," ujar tokoh Muda Papua Barat ini.
     
    Senator Papua Barat ini menyatakan pokok pikiran yang diserahkan oleh DPR Papua Barat tersebut akan sangat membantu DPD dalam hal pembahasan dan penetapan Peraturan Pemerintah nantinya.
     
    “Sebagai tim kerja RPP Otsus DPD RI, sumbagsih fikiran dari daerah ini sangat berarti. Harapannya, apa yang tertuang nantinya dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dikawal semua pihak," tutur senator yang akrab disapa Pace Jas Merah. 
     
    Menutrut Filep, pembahasan RPP terkait kewenangan daerah nantinya dapat menjadi solusi atas permasalahan kewenangan yang terjadi 20 tahun otsus sebelumnya.“Ini kan ada pembahasan terkait bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Khusus. Kita dorong agar otsus benar-benar khusus, nggak setengah-setengah,” katanya.(*)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.