Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemnaker Upayakan Penempatan PMI di Masa Pandemi

image-gnews
Kemnaker Upayakan Buka Peluang Penempatan Pekerja Migran di Masa Pandemi
Kemnaker Upayakan Buka Peluang Penempatan Pekerja Migran di Masa Pandemi
Iklan

INFO NASIONAL - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan setiap negara mengambil kebijakan masing-masing untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, tak terkecuali kebijakan menutup sementara dari masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI)."Tidak dipungkiri terdapat kebijakan negara penerima yang untuk sementara menutup masuknya Pekerja Migran Indonesia ke negara tersebut," ujar Ida di Jakarta, Rabu, 8 September 2021.

Namun demikian, Kementerian Ketenagakerjaan terus mengadakan komunikasi, penjajakan, dan kerja sama untuk dapat membuka peluang penempatan. "Kami terus berkomunikasi, dari mulai sebelum PPKM hingga saat ini. Komunikasi ini tentunya juga melibatkan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta koordinasi dengan lintas kementerian/lembaga," kata Ida.

Menurut Ida, Pemerintah tengah fokus berupaya agar lokasi favorit tujuan penempatan dapat memberikan kesempatan bagi PMI. Ia mencontohkan dibukanya penempatan PMI ke Hong Kong kembali per 30 Agustus 2021 melalui rangkaian negosiasi oleh Perwakilan RI dan koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait penyiapan mekanisme teknis untuk pemenuhan persyaratan yang diminta Pemerintah Hong Kong.

Upaya juga telah dan terus dilakukan Pemerintah dengan otoritas Taiwan. Pemerintah terus melakukan persiapan-persiapan untuk meyakinkan keseriusan Indonesia dalam pengelolaan proses persiapan untuk meminimalkan risiko terinfeksi Covid-19."Pemerintah juga terus berupaya melakukan penjajakan penyiapan kerjasama dengan negara-negara, meskipun dengan rencana implementasi tidak dalam waktu dekat," ujar Ida.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ida menekankan, bekerja di dalam maupun di luar negeri adalah hak dan pilihan setiap tenaga kerja. Pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasinya, baik melalui layanan-layanan maupun pengaturan atau tata kelola pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia.

"Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan CPMI atau PMI beserta keluarganya dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja," katanya.(*)

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pekerja Migran Meninggal di Korea Selatan, Butuh Ratusan Juta untuk RS dan Pulangkan Jenazah

4 hari lalu

Kota Seoul, Korea Selatan, 19 April 2022. REUTERS/Kim Hong-Ji
Pekerja Migran Meninggal di Korea Selatan, Butuh Ratusan Juta untuk RS dan Pulangkan Jenazah

Pekerja migran Indonesia meninggal di Korea Selatan dan butuh ratusan juta rupiah untuk biaya rumah sakit dan memulangkan jenazahnya ke Tanah Air.


Gelar Aksi Besok, Buruh Tuntut Kenaikan Upah 2024 dan Cabut Omnibus Law

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal berorasi saat atusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023. Dalam aksi kali ini ada tiga isu yang diusung yakni cabut omnibus law UU Cipta Kerja, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%, dan cabut UU Kesehatan. TEMPO/Subekti.
Gelar Aksi Besok, Buruh Tuntut Kenaikan Upah 2024 dan Cabut Omnibus Law

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah semestinya tidak hanya menaikkan upah ASN dan pensiunan, tetapi juga upah buruh.


Profil 2 Menteri Jokowi dari PKB: Abdul Halim Iskandar Kakak Cak Imin dan Ida Fauziyah

15 hari lalu

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) Abdul Halim Iskandar, memanen kentang granola untuk ekspor bersama petani muda di Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 21 Februari 2023. Kentang granola yang diekspor ke Singapura tersebut dikelola kelompok tani, Bumdes, dan eksportir PT Elevarm dengan kemampuan produksi 16 ton kentang per minggu dan buncis sekitar 1,5 ton per minggu. TEMPO/Prima Mulia
Profil 2 Menteri Jokowi dari PKB: Abdul Halim Iskandar Kakak Cak Imin dan Ida Fauziyah

Abdul Halim Iskandar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimgrasi, serta Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan adalah kader PKB


Kemnaker Pastikan Tidak Ada Keterlibatan Cak Imin di Kasus Proyek Sistem Proteksi TKI

17 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan selama 5 jam, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 7 September 2023. Muhaimin dimintai keterangan dan pengetahuannya sebagai saksi kapasitas saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pada tahun 2012. TEMPO/Imam Sukamto
Kemnaker Pastikan Tidak Ada Keterlibatan Cak Imin di Kasus Proyek Sistem Proteksi TKI

Staf khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI tak melibatkan Cak Imin.


Pemeriksaan Muhaimin Iskandar oleh KPK Dinilai Aneh, Tebang Pilih, hingga Kejar Target

19 hari lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan pengusutan dugaan korupsi Ketua Umum PKB, Cak Imin saat menjadi Menaker pada 2012.
Pemeriksaan Muhaimin Iskandar oleh KPK Dinilai Aneh, Tebang Pilih, hingga Kejar Target

KPK sebut akan panggil Muhaimin iskandar dalam kasus dugaan korupsi di Kemnaker. Sejumlah pihak sebut hal ini aneh bahkan seperti kejar target.


Bakal Usut Korupsi Kemnaker Era Cak Imin, KPK: Kami Tegak Lurus dan Murni Penegakan Hukum

21 hari lalu

Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dikabarkan bakal berduet dengan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Laporan harta kekayaan Cak Imin terakhir kali yang diserahkan pada 31 Desember 2022 menyebutkan bahwa kekayaannya sejumlah Rp 27,2 miliar (Rp 27.280.500.000). TEMPO/M Taufan Rengganis
Bakal Usut Korupsi Kemnaker Era Cak Imin, KPK: Kami Tegak Lurus dan Murni Penegakan Hukum

KPK tegaskan pengusutan kasus korupsi di Kemnaker era Cak Imin tak politis dan murni penegakan hukum.


Pekerja Cina Banjiri Proyek Kereta Cepat, Berapa Jumlah Tenaga Asing di Indonesia?

28 hari lalu

Kereta cepat Jakarta-Bandung milik PT KCIC di Depo Tegalluar, Bandung, Jawa Barat. (ANTARA/Ricky Prayoga)
Pekerja Cina Banjiri Proyek Kereta Cepat, Berapa Jumlah Tenaga Asing di Indonesia?

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dibanjiri tenaga asing yang berasal dari Cina.


Kasus Korupsi Kemnaker, KPK Cegah 3 Orang

31 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Ali Fikri menyatakan bahwa KPK telah melakukan penyidikan pengembangan dugaan kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI, dengan menjadwalkan pemanggilan dua orang pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru yaitu Sekretaris MA, Hasbi Hasan dan pihak swasta untuk memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan diharapkan keduanya bersikap kooperatif pada Rabu (17/5). TEMPO/Imam Sukamto
Kasus Korupsi Kemnaker, KPK Cegah 3 Orang

Tiga tersangka kasus korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker dicegah ke luar negeri. KPK minta mereka kooperatif.


Kemnaker Kooperatif Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

36 hari lalu

Kabiro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai dilakukan penggeledahan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) oleh KPK di depan Gedung A, Kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat 18 Agustus 2023. KPK menggeledah Kantor Kemnaker di salah satu unit yang membidangi Pekerja Migran Indonesia terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Kemnaker Kooperatif Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Biro Humas Kemnaker belum mengetahui detail apa saja terkait kedatangan Tim KPK tersebut.


Kemnaker Buka Suara Usai Kantornya Digeledah KPK: Terkait Kegiatan Beberapa Tahun Lalu

37 hari lalu

Kabiro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan usai dilakukan penggeledahan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) oleh KPK di depan Gedung A, Kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat 18 Agustus 2023. KPK menggeledah Kantor Kemnaker di salah satu unit yang membidangi Pekerja Migran Indonesia terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Kemnaker Buka Suara Usai Kantornya Digeledah KPK: Terkait Kegiatan Beberapa Tahun Lalu

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantornya kemarin.