Draf RUU PKS Berubah, Baleg DPR Sebut Jalan Tengah Ekstrem Kiri dan Kanan

Sejak periode sebelumnya, Fraksi PKS merupakan salah satu yang getol menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Partai dakwah ini menilai RUU PKS mengusung semangat barat dalam memandang hubungan seksual. Misalnya, hubungan seksual di luar perkawinan dianggap tidak masalah asalkan tak melibatkan kekerasan.

"Jangan gunakan budaya barat yang memposisi seksualitas kebutuhan personal," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Mariana Amiruddin mengapresiasi Baleg mulai membahas kembali draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Mariana mengatakan Komnas tak bisa langsung memprotes Baleg atas perubahan-perubahan yang diusulkan.

Menurut dia, yang terpenting adalah tersedianya ruang dialog dalam penyusunan rancangan undang-undang ini. Namun Mariana tak setuju perubahan itu dianggap titik kompromi atau diplomasi.

"Bukan titik diplomasi, tapi mengadaptasi dengan situasi diskusi di dalam Baleg. Artinya dia cair, bertumbuh, jadi dia enggak langsung jadi, tergantung proses mereka di dalam sana," kata Mariana ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 September 2021.

Dalam rapat pleno 30 Agustus lalu, tim Baleg Sabari Barus memaparkan draf baru RUU PKS. Ihwal usulan perubahan judul, Barus beralasan hal itu mengambil pendekatan hukum bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana khusus.

Adapun empat definisi kekerasan seksual yang diusulkan tim Baleg yakni pelecehan seksual (fisik dan nonfisik), pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan (hubungan seksual), dan eksploitasi seksual.

Dalam draf sebelumnya yang disusun berdasarkan masukan kelompok sipil, definisi kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan eksploitasi seksual.

Menurut Willy Aditya, tim ahli Baleg sudah mempelajari sejumlah undang-undang lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Perkawinan, UU KDRT, serta Rancangan KUHP. Ia mengatakan hal-hal yang sudah tertuang dalam aturan-aturan tersebut tak akan dibahas lagi dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Prinsipnya apa yang sudah termaktub di dalam UU itu kami tidak bahas di sini," ujar Willy.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: KOMPAKS Kritik Draf RUU PKS Terbaru: Khawatirkan Jaminan Hak Korban Hilang

• Sebelumnya
• 1
• 2