Gubernur Ganjar Berbagi Pengalaman Pelaporan LHKPN di Webinar KPK

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

    INFO NASIONAL - Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Jawa Tengah berhasil menjadi Provinsi Terbaik dalam pelaporan LHKPN hingga Provinsi paling berintegritas dan bebas korupsi.

    Berbagai prestasi cemerlang itu menjadi alasan KPK menunjuk Ganjar menjadi narasumber webinar yang digelar secara daring dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia pada Selasa 7 September 2021.

    Dalam paparannya, Ganjar menceritakan proses menjadikan Jateng sebagai daerah yang melaporkan LHKPN secara tuntas dan tepat waktu bukanlah persoalan mudah. Awalnya, banyak pejabat yang ketakutan untuk mengisi LHKPN karena memang ada beberapa harta yang tidak jelas sumbernya.

    "Itu cerita panjang, awalnya sulit tapi kan yang eselon 1-2 wajib. Maka kami minta didampingi KPK waktu itu dan sekarang sudah berjalan. Ceritanya menarik, bahkan sebelum mengisi LHKPN waktu itu, banyak pejabat yang menjual barang-barangnya," ujarnya.

    Seiring berjalannya waktu, LHKPN di Jateng berjalan baik. Seluruh pejabat eselon 1-2 tertib melaporkan harta kekayaannya. Melihat itu, Ganjar melakukan terobosan dengan tidak hanya mewajibkan eselon 1-2 yang melaporkan, tapi ditambah hingga eselon 4."Dan KPK mengizinkan. Sampai saat ini, datanya ada 2.320 penyelenggara negara level pejabat negara di Pemprov Jateng yang mengisi LHKPN, dan itu bisa tuntas 100 persen," katanya.

    Lebih dari itu, Ganjar juga membuat aturan yang mewajibkan semua ASN di Jateng juga melaporkan harta kekayaan yang disebut LHKASN. Ternyata, terobosan itu juga berjalan sukses. "Total ada 38.199 ASN di Jateng, dan semuanya mengisi LHKPN 100 persen. Jadi saat ini saya mengatakan, bahwa LHKPN ini tidak terlalu sulit. Ini barang mudah yang hanya butuh mau atau tidak," ujarnya.

    Upaya lain yang dilakukan Ganjar yaitu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur yang memuat sanksi yang dikenakan jika ada pejabat hingga ASN di lingkungan Pemprov Jateng yang melanggar atau tidak tertib melaporkan harta kekayaan,

    "Saya cek ada satu pejabat di Pemprov yang terkena denda, dia dipotong TPP nya sebesar 10 persen karena terlambat melaporkan LHKPN. Jadi sampai saat ini tingkat kepatuhan penyelenggara negara hingga ASN di Jateng terkait LHKPN bagus. Ini yang kita dorong, rawat dan jaga," katanya.

    Meski begitu, Ganjar menyebut tantangan LHKPN saat ini dari KPK tidak hanya tuntas 100 persen, melainkan juga akurat. Akurasi inilah yang harus dikebut hingga saat ini. "Saya minta teman-teman melakukan improvement (pengembangan). Kalau 100 persen sudah, sekarang tinggal tingkat akurasinya. Saya yakin bisa," tutur Ganjar optimistis.

    Di sisi lain, langkah Ganjar itu diapresiasi oleh KPK. KPK berharap daerah lain bisa meniru agar daerahnya masuk sebagai provinsi yang sudah 100 persen melaporkan LHKPN.

    "Daerah lain, mari bergabung dengan Pak Ganjar, jadi provinsi yang sudah 100 persen melaporkan LHKPN. Masih ada beberapa provinsi yang belum mencapai itu," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

    Pahala menerangkan hanya ada empat narasumber yang dihadirkan KPK dalam webinar itu. Selain Ganjar, ada juga Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Menteri BUMN, Erick Thohir dan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus."Para narasumber ini kami undang untuk berbagi pengalaman terkait LHKPN. Mereka ini memiliki prestasi yang bagus, jadi pantas kalau diundang," ujarnya

    Ganjar memiliki prestasi yang terhitung cukup banyak. Pahala berharap webinar itu dapat memberikan motivasi kepada ratusan kepala daerah seIndonesia terkait pelaksanaan LHKPN.

    "Pak Ganjar ini rekornya kalau kita hitung sangat banyak. Provinsi Jateng selalu mencapai kepatuhan LHKPN yang sempurna. Makanya pada kesempatan yang baik ini, kita ingin berbagi bagaimana cara melaporkan LHKPN yang tepat waktu dan akurat," katanya.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.