Ada Kenaikan Harta Menteri dan DPR Rp 1 M Selama Pandemi, KPK: Masih Wajar

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat ditemui Tempo di ruangannya, Jakarta Selatan, pada Senin, 10 Februari 2020. TEMPO/Andita Rahma

    Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat ditemui Tempo di ruangannya, Jakarta Selatan, pada Senin, 10 Februari 2020. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyatakan bahwa selama Pandemi, sebanyak 70,3 persen Penyelenggara Negara melaporkan terjadinya kenaikan harta.  Kenaikan harta tertinggi di tingkat menteri 58 persen dan harta DPR/MPR naik 45 persen yang masing-masing mengalami penambahan sekitar Rp 1 miliar. Selain itu, laporan harta tetap terdapat pada 6,8 persen penyelenggara negara, dan penurunan harta dialami oleh sebanyak 22,9 persen pejabat.

    “Menurut hasil analisis LHKPN 2019-2020, angka tersebut masih tergolong wajar," ujar Pahala dalam diskusi daring, Selasa 7 September 2021.

    Selanjutnya, ia juga menegaskan bahwa terdapat beberapa penyebab dari kenaikan atau penurunan nilai harta penyelenggara negara tersebut.

    Kenaikan nilai harta penyelenggara negara terjadi antara lain disebabkan apresiasi nilai aset, penambahan asset, penjualan asset, pelunasan pinjaman, serta adanya harta yang tidak dilaporkan sebelumnya. “Kalau naik secara signifikan karena nilai PBB-nya dinaikkan, atau misalkan terjadi penggusuran seperti jalan tol, pasti akan menunjukkan apresiasi nilai aset yang (juga) signifikan," ujar Pahala.

    Sementara itu, penyebab dari penurunan nilai harta meliputi depresiasi nilai aset, penjualan asset, pelepasan asset, penambahan nilai hutang, dan karena adanya harta yang telah dilaporkan sebelumnya tetapi tidak dilaporkan kembali pada pelaporan terbaru.

    “Kami juga banyak mendapati pejabat negara yang mengalami penurunan (nilai harta), bisa jadi ada depresiasi nilai aset, seperti kendaraan, yang pasti asetnya semakin lama semakin menurun, atau penambahan hutang," katanya.

    “Kalau hartanya tinggi bukan berarti seseorang korupsi, dan kalau rendah bukan berarti bersih, tetapi pada intinya detail harta harus dilihat, apakah profil (seorang pejabat publik) cocok dengan hartanya” sambungnya.

    Pahala mengajak masyarakat untuk bersama-sama memantau laporan harta kekayaan penyelenggara negara lewat E-Announcement yang dapat diakses dari https://kpk.go.id/, dan menjelaskan bahwa Efektifitas LHKPN sebagai alat pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, namun juga kejujuran dari penyelenggara negara sendiri dan serta peran masyarakat.  

    AQSHAL RAIHAN

    Baca: Ketua KPK Firli Sebut 239 Anggota DPR Belum Melaporkan LHKPN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.