Tommy Soeharto Menang Banding Soal Partai Berkarya, Menkumham Buka Opsi Kasasi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tangkapan layar Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, saat menghadiri Silaturahmi Nasional Partai Berkarya, yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 14 Agustus /2020 yang disiarkan melalui live streaming YouTube. ANTARA/Syaiful Hakim

    Tangkapan layar Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, saat menghadiri Silaturahmi Nasional Partai Berkarya, yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 14 Agustus /2020 yang disiarkan melalui live streaming YouTube. ANTARA/Syaiful Hakim

    TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto memenangkan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta melawan kubu Muchdi Purwoprandjono dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ihwal kepengurusan Partai Berkarya. Putusan banding ini menguatkan putusan PTUN Jakarta yang sebelumnya juga memenangkan kubu Tommy Soeharto.

    "Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 182/G/2020/PTUN. JKT.tanggal 16 Pebruari 2021," demikian bunyi putusan tertanggal 1 September 2021 yang tertulis dalam situs PTUN Jakarta, dikutip Senin, 6 September 2021.

    Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim sebelumnya mengabulkan gugatan kubu Tommy Soeharto yang menggugat keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) dan Nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025, dua-duanya tertanggal 30 Juli 2020.

    Majelis hakim juga mewajibkan Menkumham untuk mencabut dua keputusan tersebut, serta membayar biaya perkara sebesar Rp 384.000. Menkumham sebelumnya mengajukan banding atas putusan tersebut.

    Menanggapi putusan pengadilan banding, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan akan mempelajarinya terlebih dulu. "Kami taat hukum, sesudah inkracht kami lihat seperti apa, biar saja jalan proses hukumnya," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 September 2021.

    Yasonna tak menampik Kementeriannya akan menempuh langkah kasasi. Dia beralasan, jika opsi itu tak dijalankan Kemenkumham bisa dianggap berpihak.

    "Kami harus pelajari dulu. Kan prosesnya kalau kami enggak kasasi, nanti dibilang berpihak," ujar politikus PDI Perjuangan ini. Yasonna mengimbuhkan, dia akan memanggil jajarannya di Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk mempelajari putusan tersebut.

    Dualisme Berkarya bermula dari Musyawarah Luar Biasa partai yang mengangkat Muchdi Pr sebagai ketua umum. AD/ART dan kepengurusan di bawah Muchdi pun disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tommy Soeharto, yang sebelumnya memimpin Berkarya, lantas melawan dengan menggugat SK penetapan Kemenkumham tersebut.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI

    Baca: Tanggapi Video Pemecatan Dirinya yang Beredar, Muchdi Pr: Itu Hanya Dagelan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.