Pengamat Ingatkan Politikus Tak Genit Endorse Calon Panglima TNI

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai dukung-mendukung politikus terhadap calon Panglima TNI berpotensi membuat suasana menjadi kurang sehat. Ia menyoroti pernyataan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Effendi Muara Sakti Simbolon yang menyebut Jenderal Andika Perkasa akan menjadi panglima TNI.

"Itu saya anggap bentuk dorongan-dorongan, endorse saja. Tapi itu yang saya kira sebenarnya agak mengganggu," kata Khairul kepada Tempo, Ahad, 5 September 2021.

Khairul menganggap pernyataan Effendi itu adalah sikap pribadinya sebagai anggota DPR. Namun, ia berpendapat tak ada kepastian apa pun selama Presiden Joko Widodo belum mengirimkan surat ihwal pergantian panglima TNI kepada Dewan.

Menurut Khairul, Effendi dan koleganya di Komisi I DPR mestinya menunggu saja surat dari Presiden. DPR tinggal bersikap setuju atau tak setuju dengan calon yang diajukan Presiden setelah proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

"Kalau sekarang sudah ngomong semacam kasih bocoran, itu kan sebenarnya mengganggu dan membuat suasana jadi kurang sehat," ujar Khairul.

Khairul menilai dukung-mendukung calon panglima TNI, apalagi dari politikus, sebenarnya berlebihan. Ia beralasan, selama ini TNI diperingatkan untuk tak cawe-cawe dalam urusan politik. Namun di sisi lain, kata dia, justru politikus yang bergenit-genit menggoda TNI untuk masuk ke ranah politik.

"Politisi jangan terlalu genit menggoda para kandidat ini untuk menggunakan dalam tanda kutip jasa mereka, untuk meng-endorse," ucapnya.

Khairul juga menganggap sebenarnya tak ada resistensi dari matra tertentu ihwal siapa yang akan menjadi panglima TNI. Ia mengatakan organisasi TNI sudah cukup mapan dan cepat beradaptasi dengan pergantian kepemimpinan.

Namun endorsement dari pihak eksternal, lanjutnya, justru menimbulkan kesan bahwa pergantian panglima TNI kali ini seperti diistimewakan. Khairul mengatakan ini menunjukkan kepentingan politik lebih mencuat ketimbang membangun profesionalisme TNI.

"Ini yang justru berpotensi menimbulkan suasana yang tampak terkotak-kotak, harus diingatkan jangan terlalu jauh masuk ke wilayah ini," kata dia.

Pergantian panglima TNI, Khairul melanjutkan, juga merupakan hak prerogatif Presiden. Ia mengatakan semestinya semua pihak tak mendikte Presiden dalam menentukan panglima TNI yang baru.

Khairul pun tak memungkiri kemungkinan Presiden Jokowi sudah memiliki kecenderungan memilih Andika Perkasa. Namun, ia menegaskan, bocoran atas sikap itu justru bisa merupakan bentuk faith accomply sebelum adanya keputusan resmi.

"Mungkin benar Presiden udah cenderung ke sana, tapi yang disampaikan Pak Effendi itu kan seolah-olah bocoran. Itu kan bentuk faith accomply untuk mengunci supaya Presiden enggak goyang-goyang lagi," kata Khairul.

Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Effendi Muara Sakti Simbolon mengatakan Andika Perkasa akan mengisi jabatan sebagai panglima TNI baru. Anggota Komisi I ini juga menyebut Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal Dudung Abdurachman akan menjadi KSAD menggantikan Andika.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA