Pemerintah Hanya Tutup Data Pejabat di PeduliLindungi, Begini Penjelasan Kemenkes

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar di SMPN 22 Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa, 24 Agustus 2021. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar di SMPN 22 Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa, 24 Agustus 2021. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan keamanan data masyarakat di aplikasi PeduliLindungi.

    Juru bicara Kementerian Kesehatan untuk Penanganan Covid-19, Siti Nadia Tarmidzi menegaskan, kasus tersebarnya sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo bukan terjadi akibat masalah keamanan sistem, melainkan penyalahgunaan data pribadi.

    "Jadi bukan masalah keamanan, tapi karena ada orang yang menggunakan data pribadi orang lain untuk masuk ke aplikasi PeduliLindungi tanpa izin. Itu yang salah," ujar Nadia saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 4 September 2021.

    Sebelumnya, sertifikat vaksinasi atas nama Presiden Jokowi beredar luas di Twitter. Setelah dilakukan penelusuran, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut pelaku penyebar mengakses sertifikat tersebut lewat aplikasi PeduliLindungi dengan menggunakan data pribadi Jokowi seperti nomor induk kependudukan (NIK) dan lain-lain yang terdapat di situs KPU. Data tersebut dipublikasikan KPU sebagai syarat calon presiden pada Pemilu 2019 lalu.

    Adapun fungsi pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di sistem PeduliLindungi yang sebelumnya mensyaratkan pengguna menyertakan nomor handphone untuk pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19, saat ini sudah dapat diakses menggunakan lima parameter (nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin).

    Oleh karena itu, usai kejadian tersebut, Kemenkes memutuskan menutup data Jokowi dan para pejabat lainnya di aplikasi PeduliLindungi. "Kami tegaskan bahwa yang dimaksud dengan menutup data pejabat publik, bukan berarti pemerintah tidak menjaga keamanan data masyarakat lainnya yang ada di aplikasi PeduliLindungi. Ini dua hal yang berbeda," ujar Nadia.

    Ia menyebut, data para pejabat tersebut ditutup karena NIK mereka juga sudah tersebar. "Pemerintah senantiasa menjamin keamanan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku tidak terkecuali. Selain itu, aplikasi PeduliLindungi juga telah melewati proses IT security assessment yang ketat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," ujar Nadia.

    Baca juga: Ini Daftar Aktivitas Masyarakat yang Harus Pakai Aplikasi PeduliLindungi 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.