Indonesia Gagas Forum Demokrasi Asia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Denpasar: Untuk memajukan demokrasi di kawasan Asia, pemerintah Indonesia menggagas Bali Democracy Forum yang akan diluncurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (10/12).

    Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyatakan selama ini gagasan demokrasi baru berkembang di kalangan lembaga swadaya masyarakat. "Di tingkat pemerintahan masih sangat kurang," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/12). Padahal, katanya, di kawasan lain keterlibatan itu sudah menjadi hal biasa.

    Hassan mengatakan demokrasi telah menjadi kepentingan bersama kawasan ini, sama halnya dengan kerja sama ekonomi. Kerja sama bersifat inklusif karena tidak hanya mengundang negara demokrasi, tetapi juga negara yang ingin mengembangkan demokrasi.

    Forum ini juga bukan berarti upaya untuk mengajari suatu sistim nilai demokrasi kepada yang lain, tapi merupakan forum berbagi pengalaman. "Dengan begitu kita ingin negara Asia yang hadir merasa nyaman dan bisa saling belajar," ujarnya.

    Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, menurutnya, juga berkepentingan untuk mengkonsolidasikan apa yang sudah diraih. "Demokrasi harus berakar kuat di masyarakat kita," ujarnya.

    Target awal forum ini, jelasnya, adalah membangun kesepakatan bahwa sudah waktunya membicarakan demokrasi di tingkat kawasan. Kedua, kesepakatan adanya seminar, workshop, roundtable discussion untuk memperkuat demokrasi. Karena itu Deplu RI bersama Universitas Udayana akan mendirkan Institut For Peace and Democracy.

    Pada acara yang akan berlangsung antara 10-12 Desember itu, akan hadir sejumlah kepala negara dan pemerintahan, antara lain Perdana MenteriTimor Leste Xanana Gusmao, Perdana Menteri Australia Kevin Ruud dan Sultan Brunai Hassana Al Bokiah. Negara yang terlibat mencapai 33 negara.

    ROFIQI HASAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.