NIK Jokowi Bocor Diduga dari Pilpres, KPU: Ada Persetujuan Calon Sebelum Publish

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Ketua DKPP Muhammad, Plt Ketua KPU Ilham Saputra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Bawaslu Abhan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    (ki-ka) Ketua DKPP Muhammad, Plt Ketua KPU Ilham Saputra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Bawaslu Abhan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Januari 2021. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra angkat bicara perihal tersebar nomor induk kependudukan atau NIK Jokowi melalui aplikasi Pedulilindungi. Keberadaan NIK presiden tidak lepas dari bagian pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya Pilpres 2019.

    Menurut Ilham, KPU sudah meminta persetujuan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2019 untuk mempublikasikan syarat calon. "Dalam konteks pencalonan presiden Pemilu 2019, untuk publikasi syarat calon, KPU meminta persetujuan tertulis dari masing-masing pasangan calon," ujar Ilham, Jumat, 3 September 2021.

    Ia mengklaim KPU telah mengutamakan prinsip perlindungan data pribadi dalam pemenuhan syarat pencalonan pada pemilihan umum. "Pada prinsipnya, KPU dalam menjalankan tahapan pencalonan memegang prinsip-prinsip perlindungan data pribadi," kata Ilham.

    Tak hanya di Pedulilindungi, informasi data Presiden Jokowi ada di laman infopemilu2.kpu.go.id. Dalam laman milik KPU tersebut, muncul informasi lengkap Joko Widodo mulai dari NIK, motivasi pencalonan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan hingga riwayat penghargaan. Selain itu, data milik Prabowo Subianto juga dapat diakses di laman serupa, termasuk NIK dan alamat.

    Sebelumnya, juru bicara Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan pihak-pihak yang menyebarkan sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi mengaksesnya lewat fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada sistem PeduliLindungi.

    Sebab, fungsi pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di sistem PeduliLindungi yang sebelumnya mensyaratkan pengguna menyertakan nomor handphone untuk pemeriksaan sertifikat, kini hanya menggunakan lima parameter. Parameter itu nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin.

    Kendati demikian, Dedy menyatakan informasi NIK Jokowi dan tanggal vaksinasi Covid-19 yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi tidak berasal dari sistem PeduliLindungi. "Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar Dedy.

    DEWI NURITA

    Baca: Puan Maharani: Data Pribadi Presiden Jokowi Saja Bisa Bocor, Apalagi Warga Biasa


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.