Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini Profil Dudung Abdurachman yang Disebut-sebut Akan Jadi KSAD

Reporter

image-gnews
Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman dalam sesi foto usai mengikuti wawancara khusus dengan LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2020. Nama Mayjen TNI Dudung Abdurachman sempat menjadi perbincangan setelah menyatakan pendapatnya mengenai pembubaran ormas Front Pembela Islam atau FPI. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Pangdam Jaya/Jayakarta Mayjen TNI Dudung Abdurachman dalam sesi foto usai mengikuti wawancara khusus dengan LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2020. Nama Mayjen TNI Dudung Abdurachman sempat menjadi perbincangan setelah menyatakan pendapatnya mengenai pembubaran ormas Front Pembela Islam atau FPI. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Effendi Simbolon menyebut Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal Dudung Abdurachman akan diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dudung digadang-gadang bakal menggantikan KSAD saat ini, Jenderal Andika Perkasa yang disebut Effendi akan naik menjadi Panglima TNI.

"Inshaallah. Semua akan terjadi dalam waktu dekat Jenderal Dudung Abdurachman menjadi KASAD dan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI," kata Effendi dalam pesan singkatnya, Jumat, 3 September 2021.

Sebelum menjabat Pangkostrad, Dudung menduduki jabatan sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam Jaya dan sempat memimpin Akademi Militer pada periode 2018 hingga 2020. Effendi tak menanggapi saat ditanya lebih lanjut ihwal informasinya ini. Ia juga tak menjelaskan kapan pergantian akan dilakukan.

Meski begitu, masa jabatan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memang diketahui akan habis pada November 2021. Andika Perkasa merupakan salah satu nama kandidat yang disebut-sebut menggantikan Hadi. Ada pula nama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang juga punya potensi sama besarnya.

Meski begitu, ucapan Effendi tak sepenuhnya diamini oleh koleganya di PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini menyatakan tidak mengetahui apakah Surat Presiden tentang calon Panglima TNI sudah masuk atau belum ke DPR. "Belum dengar saya," kata TB Hasanuddin.

Dudung sendiri telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/1397/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021. Dudung yang sebelumnya berpangkat Mayor Jenderal setelah penetapan tersebut naik menjadi Letnan Jenderal. Selain Dudung ada 29 Perwira Tinggi lainnya yang menerima kenaikan pangkat.

Dudung merupakan pria kelahiran Bandung, Jawa Barat. Ia lulus dari Akademi Militer (Akmil) pada 1988 dari kecabangan Infanteri. Sejumlah nama di angkatannya sudah lebih dulu mendapat jabatan penting sebelum Dudung. Sebut saja salah satunya Mayor Jenderal Ilham Alamsyah, yang sempat menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) pada 2017 silam.

Pria kelahiran 16 November 1965 itu menjabat Wakil Gubernur Akmil pada 2015 hingga 2016. Dari sana, peningkatan jabatannya terus berjalan lancar. Ia naik menjadi Staf Khusus KASAD selama setahun, kemudian Wakil Asisten Teritorial (Waaster) KASAD setelahnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah itu, Dudung langsung diangkat menjadi Gubernur Akmil pada 2018. Posisi ini ia jabat selama dua tahun. Hingga pada Agustus 2020 lalu, Dudung dilantik menjadi Pangdam Jaya oleh KASAD Jenderal Andika Perkasa. Kemudian pada Juni 2021, Dudung diangkat menjadi Pangkostrad.

Nama Dudung ramai diperbincangkan saat ia menyerukan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) pada 2020 silam. "Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," kata Dudung di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 20 November 2020.,

Pernyataan Dudung menuai kontroversi dan dianggap tidak mewakili TNI. Belakangan Dudung menjelaskan bahwa seruan bubarkan FPI merupakan sikap pribadi dan bukan representasi institusi. Dudung juga memerintahkan anggotanya melucuti baliho yang mendukung pimpinan FPI Rizieq Shihab beserta segala atribut berbau FPI di kawasan DKI Jakarta. Sebagian mengkritik bahwa tindakan Dudung sudah melampaui tupoksi TNI. Namun, adapula sebagian masyarakat yang mendukung Dudung.

Dudung Abdurachman mencuat tak terlepas dari pernyataan tegasnya terhadap Front Pembela Islam (FPI). Tak hanya menyatakan bertanggung jawab atas penurunan baliho dukungan terhadap Imam Besar FPI, Rizieq Shihab, namun Dudung juga dengan lantang siap melawan jika FPI mulai berbuat yang meresahkan.

"Jangan seenaknya sendiri seakan akan paling benar. Enggak ada itu, jangan coba coba. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu," kata Dudung saat menanggapi pertanyaan wartawan, saat Apel Kesiagaan Pasukan Bencana di Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 20 November 2020.

Baca: Politikus PDIP Sebut Andika Perkasa akan Jadi Panglima TNI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

3 jam lalu

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang putusan mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang dilaporkan oleh Zico Simanjuntak di Gedung 2 MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Salah satu poin yang diucapkan Anwar adalah dirinya telah mengetahui ada upaya politisasi dan menjadikan dirinya sebagai objek dalam berbagai putusan MK. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Saldi Isra dan Arief Hidayat Tak Langgar Kode Etik, Begini Pertimbangan Hukumnya

MKMK menggelar sidang pengucapan putusan pada Kamis, 28 Maret 2024.


Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

4 jam lalu

Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta Berbagi Takjil

Sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama di Bulan Suci Ramadhan, Ps. Nita Setiawan dan GBI Keluarga Allah Jakarta menggelar acara Berbagi Takjil di CBD Puri Jakarta Barat pada Rabu, 28 Maret 2024.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

5 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

6 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket DPR Tak Kunjung Bergulir, Politikus PKB: Kita Masih Tetap Usaha

PKB berharap PDIP dapat bergerak ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

7 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan potongan tumpeng kepada Presiden Joko Widodo, disaksikan Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Prananda Prabowo saat mengikuti acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Soal Peluang Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan Maharani Bilang Begini

Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto.


MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

11 jam lalu

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra berbicara kepada wartawan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Langgar Kode Etik Soal Tudingan Terafiliasi PDIP

MKMK memutuskan Hakim Saldi Isra tidak melanggar kode etik atas dugaan terafiliasi PDIP.


Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

1 hari lalu

Logo Partai Gerindra
Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

Kursi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Lumajang dipastikan bertambah menjadi 11 dalam Pemilu 2024 ini. Sementara PKB dan PDIP tetap.


Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

1 hari lalu

Sebelumnya, Said Abdullah memberikan usulan penghapusan daya listrik 450 VA dalam rapat Banggar DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Senin, 12 September 2022 lalu. Said meminta pemerintah menaikkan daya listrik rumah orang miskin dan rentan miskin. Foto: Istimewa
Said Abdullah Caleg DPR dari PDIP Raih Suara Terbanyak Nasional, Kalahkan Dedi Mulyadi sampai Puan Maharani

Said Abdullah kader PDIP memperoleh suara terbanyak nasional, kalahkan Dedi Mulyadi dan Puan Maharani. Berikut harta kekayaannya.


Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

2 hari lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hasto PDIP: Ada Operasi Politik Kecilkan Suara PPP dan Sinyal Berkoalisi Kembali di Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto menyebut adanya operasi politik untuk mengecilkan suara PPP di Pemilu 2024. Hasto juga memberi sinyal kembali berkoalisi dengan PPP.


Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
Soal Rencana Persamuhan dengan Prabowo, PDIP dan PPP Bilang Begini

PDIP dan PPP angkat bicara soal rencana persamuhan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Begini kata mereka.