NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner KPU Ilham Saputra (keempat kiri) didampingi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan (kedua kanan) beserta sejumlah saksi menunjukkan berkas rekapitulasi Provinsi Bali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat 10 Mei 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Komisioner KPU Ilham Saputra (keempat kiri) didampingi Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan (kedua kanan) beserta sejumlah saksi menunjukkan berkas rekapitulasi Provinsi Bali dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat 10 Mei 2019. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menanggapi tersebar nomor induk kependudukan atau NIK Jokowi melalui aplikasi Pedulilindungi. Keberadaan NIK presiden tidak lepas dari bagian pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya Pilpres 2019.  

    Menurut Ilham, KPU sudah meminta persetujuan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2019 untuk mempublikasikan syarat calon. "Dalam konteks pencalonan presiden Pemilu 2019, untuk publikasi syarat calon, KPU meminta persetujuan tertulis dari masing-masing pasangan calon," ujar Ilham, Jumat, 3 September 2021.

    Ia mengklaim KPU telah mengutamakan prinsip perlindungan data pribadi dalam pemenuhan syarat pencalonan pada pemilihan umum. "Pada prinsipnya, KPU dalam menjalankan tahapan pencalonan memegang prinsip-prinsip perlindungan data pribadi," kata Ilham.

    Tak hanya di Pedulilindungi, informasi data Presiden Jokowi ada di laman infopemilu2.kpu.go.idDalam laman milik KPU tersebut, muncul informasi lengkap Joko Widodo mulai dari NIK, motivasi pencalonan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan hingga riwayat penghargaan. Selain itu, data milik Prabowo Subianto juga dapat diakses di laman serupa, termasuk NIK dan alamat.

    Sebelumnya, juru bicara Kementerian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dedy Permadi mengatakan pihak-pihak yang menyebarkan sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi mengaksesnya lewat fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada sistem PeduliLindungi.

    Sebab, fungsi pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 di sistem PeduliLindungi yang sebelumnya mensyaratkan pengguna menyertakan nomor handphone untuk pemeriksaan sertifikat, kini hanya menggunakan lima parameter. Parameter itu nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin.

    Kendati demikian, Dedy menyatakan informasi NIK Jokowi dan tanggal vaksinasi Covid-19 yang digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi tidak berasal dari sistem PeduliLindungi. "Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar Dedy.

    Baca juga: NIK Jokowi Tersebar, Kemendagri Minta Pedulilindungi Pakai 2FA

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.