Sertifikat Vaksinasi Jokowi Bocor, PSI: Darurat Perlindungan Data Pribadi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar di SMPN 22 Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa, 24 Agustus 2021. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar di SMPN 22 Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa, 24 Agustus 2021. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo menyebut, tersebarnya sertifikat vaksinasi milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuktikan buruknya perlindungan data di Indonesia, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi warga negara.

    “Kalau sampai data pribadi seorang Kepala Negara tersebar luas di Internet, bisa dibayangkan bagaimana perlindungan data pribadi terhadap kebanyakan warga negara lainnya,” ujar Sigit lewat keterangan tertulis, Jumat, 3 September 2021.

    PSI berharap insiden ini bisa dijadikan ajang introspeksi bagi semua pihak untuk lebih serius membenahi keamanan data, terutama yang terkait dengan perlindungan data pribadi Warga Negara Indonesia.

    "Selama ini kita seperti menggampangkan masalah keamanan data. Bahkan saat basis data e-Hac diketahui diretas awal pekan ini, respons pertama pemerintah bukan melakukan penyelidikan dan memperbaiki celah keamanan, tapi mengelak dengan mengatakan bahwa database yang diretas adalah database lama,” ujar Sigit.

    Menurut Sigit, Indonesia sudah terlalu sering mengabaikan masalah keamanan data daring. “Dari beberapa kasus terakhir, mulai dari peretasan data BPJS Kesehatan, BRI Life, hingga peretasan data e-Hac, tidak ada langkah konkret untuk memperbaiki keamanan basis data,” kata Sigit.

    PSI meminta pemerintah untuk lebih serius lagi melindungi data seluruh Warga Negara Indonesia.
    Untuk yang ke sekian kalinya, PSI juga kembali mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi.

    Sigit mengingatkan, tanpa adanya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, kalaupun penyelidikan berhasil mengungkap penyebar data vaksinasi Presiden Jokowi, pelakunya akan sulit dituntut secara hukum.

    "Jika data didapat dari peretasan, pelakunya bisa dikenai pelanggaran Undang-undang ITE. Jika pelakunya orang dalam, bisa dituntut dengan pelanggaran Undang-undang Kearsipan. Tapi orang yang menyebarluaskan sertifikat vaksinasi presiden atau menyalahgunakannya tidak bisa dituntut,” kata Sigit.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.