Terima Rp 27 M, Eks Kadis ESDM Tanah Bumbu Jadi Tersangka Suap Izin Tambang

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konferensi pers kasus dugaan korupsi PT Asabri oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Djoko Purwanto, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak pada Rabu, 30 Desember 2020. Tempo/Andita Rahma

    Konferensi pers kasus dugaan korupsi PT Asabri oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Djoko Purwanto, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak pada Rabu, 30 Desember 2020. Tempo/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan RDPS bin M selaku mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Dinas ESDM. Ia merupakan Kepala ESDM periode 2011-2016.

    "Bahwa pada 21 April 2021, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan pada 2 September 2021, mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka untuk RDPS bin M," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak pada Kamis, 2 September 2021. 

    Leonard mengatakan RDPS bin M diduga telah menerima uang sebesar Rp 27,6 miliar dari hasil perbuatannya, yakni peralihan izin tambang batu bara. 

    Atas perbuatannya, RDPS bin M dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

    Tak hanya itu, ia juga dijerat Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    "Yang bersangkutan kini kami tahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini, 2 September hingga 21 September 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin," kata Leonard ihwal kasus korupsi yang melibatkan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bambu. 

    Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi Pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan 

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.