TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Probolinggo, Puput Tantriana bersama suaminya, Hasan Aminuddin dan beberapa pihak lain dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan terkait kasus jual beli jabatan pada Senin, 30 Agustus 2021. Dinasti politik terjadi karena Hasan merupakan Bupati Probolinggo dua periode lalu, dan belum setahun ini Puput melanjutkan jabatan itu.
Dinasti politik yang terjadi di Probolinggo tersebut telah bertahan selama 18 tahun dan berakhir pada OTT serta KPK.
Apa itu dinasti politik?
Melansir dari Mkri.id, sistem dinasti politik merupakan strategi politik yang dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan hadirnya sistem dinasti politik, para pelakunya mengharapkan kekuasaan dapat di wariskan kepada keturunan ataupun keluarga. Sistem dinasti politik ini memiliki kelebihan atau konotasi positif dan kelemahan atau konotasi negatif.
Konotasi Negatif Dinasti Politik
Sistem dinasti politik terdengar negatif saat sistem perpolitikan tersebut dihubungkan dengan pengambilan kekuasaan. Makna kepemimpinan bukan lagi menjadi hal krusial pada sistem dinasti dengan konotasi negatif. Hal terpenting adalah bagaimana menjaga keutuhan kekuasaan pada generasi yang sama.
Mengutip dari Rumahpemilu.org, dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang kuno karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Oleh karenanya di dalam dinasti tidak ada politik karena peran publik sama sekali tidak dipertimbangkan. Dengan itu, dinasti juga menjadi musuh demokrasi karena dalam demokrasi, rakyat yang memilih para pemimpinnya.
Jadi, politik dinasti merupakan proses mengarahkan regenerasi kekuasaan untuk kepentingan golongan tertentu (contohnya keluarga elite) dengan tujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara.
Selain itu, dinasti politik dapat menimbulkan adanya perilaku korupsi. Dinasti politik cenderung melahirkan korupsi daripada politisi lain yang berkembang tanpa melibatkan keluarga.
Kelebihan Dinasti Politik
Merujuk pada sistem kepemimpinan di Indonesia yang umumnya menjalankan sistem kepemimpinan kesukuan, maka sistem ini bukanlah hal yang terdengar asing. Sejarah Indonesia meninggalkan sistem dinasti pada kelompok maupun golongan tertentu. Misalnya yaitu, ada suku-suku di Indonesia yang memberlakukan sistem kepemimpinan dinasti, dimana pucuk pimpinan akan di miliki ataupun ditempati berdasarkan garis keturunan (regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis).
Jika secara “kebetulan” generasi pemilik kekuasaan adalah generasi yang memenuhi kriteria, maka sistem perpolitikan dinasti akan sangat membantu dalam pengasingan grup ataupun kelompok lain.
Masyarakat yang dipimpin secara langsung dan tidak langsung memberikan penuh kepercayaan kepada dinasti pemimpin mereka, tidak memandang pantas atau tidak dalam memimpin. Kelebihan dari sistem politik dinasti yaitu, jika telah dipercaya ataupun masyarakat telah memiliki keyakinan pada satu garis keturunan tertentu, maka pengendalian maupun pengaturan terhadap sistem sosial dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sosial masyarakat menjadi bagian yang menyatu dengan sistem kekerabatan kepemimpinan tersebut.
VALMAI ALZENA KARLA
