Sepakat PPKM Dilanjutkan, Epidemiolog Ingatkan Ancaman Covid-19 Gelombang Tiga

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengingatkan bahwa masa krisis pandemi COVID-19 di Indonesia belum berakhir. Ia juga meminta masyarakat tetap waspada ancaman varian Delta terutama di Jawa dan Bali.

    "Ya kita memang sudah lewat puncaknya, namun masa krisis belum berakhir. Masa krisis delta ini rata-rata 12 minggu dan itu bisa sampai akhir September," kata Dicky Budiman, Selasa 31 Agustus 2021.

    Sehingga, dia menilai tepat keputusan pemerintah yang memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama sepekan ke depan hingga 6 September 2021. "Strategi pemerintah ini sudah tepat, hanya tentang komunikasinya, ini yang harus ditingkatkan supaya masyarakat paham bahwa ini untuk memproteksi mereka," ucapnya.

    Kemudian, menurut dia vaksinasi merupakan sebuah keharusan dan menjadi salah satu kunci dalam menghadapi pandemi COVID-19. "Betul, kuncinya tetap sama, apapun variannya, 3T, 5M dan vaksinasi itu kuncinya sampai akhir pandemi ini terus, itu kuncinya tetap triad strategies," kata Dicky.

    Dia menilai strategi 3T atau pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) perlu digenjot, selain vaksinasi dan protokol kesehatan. "Dan ancaman gelombang ketiga nyata ada, setidaknya September atau Oktober ini bisa terjadi ancaman itu. Ini yang harus disadari," kata dia.

    Mengendalikan COVID-19 dinilai bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga harus waspada, seperti tetap membatasi diri masing-masing. "Bahwa ke pasar jangan tiap hari, ke mal juga jangan tiap hari juga, yang seperlunya saja. Artinya kalau semua begitu kan mal-nya tidak penuh," ujarnya.

    Baca: Satgas: Pembelajaran Tatap Muka Dihentikan 3 Hari Bila Ada Siswa Terinfeksi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selamat Jalan KPK

    Berbagai upaya melemahkan posisi KPK dinilai tengah dilakukan. Salah satunya, kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai membuat kinerja KPK jadi turun.