INFO NASIONAL- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi ditetapkannya SMA Muhammadiyah 3 Jakarta sebagai sekolah rujukan nasional sejak 2018 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menunjukan pengakuan negara sekaligus masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta memiliki keunggulan yang dapat dijadikan sebagai role model bagi sekolah-sekolah sederajat lainnya.
SMA Muhammadiyah 3 Jakarta juga dicitrakan sebagai school of leadership, sekolah bagi generasi muda pilihan, calon pemimpin bangsa, dengan visi mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah, berilmu, dan berdaya saing global.
"Civitas akademika SMA Muhammadiyah 3 Jakarta juga mampu membangun jaringan dan hubungan kerjasama dengan berbagai entitas pendidikan. Hal ini sangat penting, karena untuk mencapai kemajuan optimal, harus mengedepankan sinergi dalam membangun kolaborasi.," ujar Bamsoet dalam Kuliah Umum Kepemimpinan Masa Depan, diselenggarakan SMA Muhammadiyah 3 Jakarta, secara virtual di Jakarta, Selasa 31 Agustus 2021.
Turut hadir Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Jakarta Achmad Saifuddin, serta para Guru, Siswa, dan segenap Keluarga Besar Sivitas Akademika SMA 3 Muhammadiyah Jakarta.
Ketua DPR RI ke-20 ini meyakini dari SMA Muhammadiyah 3 Jakarta dan berbagai institusi pendidikan lainnya, kelak lahir anak bangsa yang memiliki spirit kepemimpinan yang adil dan amanah, dengan tidak lupa bernafaskan Pancasila sebagai ideologi dan jati diri bangsa.
"Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hadirnya pemimpin yang adil dan amanah akan bermuara pada lahirnya kepercayaan rakyat. Melalui kepercayaan inilah, kepemimpinan akan berjalan efektif dan berdampak pada optimalisasi berbagai program pembangunan, " kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat prinsip good and clean governance (pemerintahan yang baik dan bersih) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan amanah. Menekankan kepada penyelenggaraan tata kelola pemerintahan untuk menjalankan keterbukaan (transparansi), pertanggungjawaban (akuntabilitas), kepercayaan (reliabilitas), kemudahan akses (aksesibilitas), penghormatan terhadap hukum, serta budaya melayani dan mengabdi pada kepentingan publik.
"Transparansi menghindarkan potensi terjadinya pratik penyelewengan dan korupsi. Akuntabilitas mengamanatkan pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan setiap tugas dan wewenang yang diembannya kepada publik. Reliabilitas mendorong terwujudnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Aksesibilitas membangun sinergi antara responsivitas pemerintahan dalam menangkap aspirasi publik, dengan tingkat partisipasi publik dalam setiap kebijakan," ujar Bamsoet.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, penghormatan terhadap hukum dimanifestasikan dalam jaminan kepastian dan perlindungan hukum "Pemimpin yang adil harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai kedudukan, proporsi dan fitrahnya. Pemimpin yang adil senantiasa menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap tindakan dan kebijakan," tutur Bamsoet.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menekankan, pada hakikatnya setiap diri adalah pemimpin, baik pemimpin bagi masyarakat, bagi keluarga, atau setidaknya pemimpin bagi diri sendiri. "Yang penting untuk dijadikan pedoman adalah, bahwa konsep adil dan amanah mengikat kita dalam aspek pertanggungjawaban kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada diri sendiri," kata Bamsoet. (*)
