Waketum PAN Sebut Rakernas Usulkan Zulkifli Hasan Maju Pilpres 2024

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan paparan dalam Mentoring Kebangsaan di Amanat Institute, Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2020. Kegiatan tersebut merupakan pembekalan wawasan politik kebangsaan bagi kader-kader PAN yang maju sebagai bakal calon kepala daerah di sejumlah wilayah dalam Pilkada serentak 2020. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyampaikan paparan dalam Mentoring Kebangsaan di Amanat Institute, Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2020. Kegiatan tersebut merupakan pembekalan wawasan politik kebangsaan bagi kader-kader PAN yang maju sebagai bakal calon kepala daerah di sejumlah wilayah dalam Pilkada serentak 2020. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi menyebut mayoritas peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN mengusulkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan maju sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

    "Semua Ketua DPW PAN yang hadir di Rumah PAN (Rakernas) mengusulkan Ketua Umum Zulkifli Hasan sebagai capres/cawapres," kata Viva Yoga seperti dikutip Antara, Selasa 31 Agustus 2021.

    Namun, menurut dia, salah satu rekomendasi Rakernas II PAN adalah memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum DPP PAN memutuskan langkah-lngkah strategis dalam penentuan pasangan capres/cawapres pada Pemilu 2024.

    Viva Yoga mengatakan bahwa rakernas tersebut juga menyetujui PAN berada pada posisi partai koalisi pemerintah dalam rangka perjuangan politik. "Rakernas menyetujui PAN berada di posisi partai koalisi pemerintah dalam rangka perjuangan politik untuk membawa kebaikan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa rakernas tersebut juga memutuskan target perolehan kursi PAN pada Pemilu 2024 adalah 64 kursi DPR RI atau 11 persen dari total kursi DPR RI. Untuk tingkat DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, kata dia, minimal harus terisi setiap daerah pemilihan (dapil), minimal 1 kursi/dapil.

    Baca: PAN Ingin Jembatani Pemerintahan Jokowi yang Dianggap Jauh dari Islam


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.