Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengintip Praktik eks Bupati Probolinggo Melanggengkan Dinasti Politik

image-gnews
Baliho mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin dan putranya, Zulmi Noor Hasani, di salah satu sudut kabupaten. Foto: TEMPO|DAVID PRIYASIDHARTA.
Baliho mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin dan putranya, Zulmi Noor Hasani, di salah satu sudut kabupaten. Foto: TEMPO|DAVID PRIYASIDHARTA.
Iklan

TEMPO.CO, Probolinggo - Mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin dikabarkan tengah menyiapkan putranya, Zulmi Noor Hasani untuk maju di pentas Pilkada. Kurang lebih setahun terakhir upaya melanggengkan dinasti itu sudah dilakukan.

Baru-baru ini, Zulmi Noor Hasani, melakukan kunjungan silaturahmi dan pemberian bingkisan masing-masing kepada 10 ibu hamil di dua desa, yakni Desa Warujinggo dan Desa Clarak, Kecamatan Leces. Kegiatan tersebut diketahui dari surat pemberitahuan Camat Leces kepada Kepala Desa Warujinggo dan Clarak.

Surat itu memberitahukan kalau Zulmi Noor akan melakukan kegiatan kunjungan. Kegiatan dilakukan pada Jumat, 27 Agustus 2021. Dalam surat tersebut menyebutkan yang diundang antara lain Zulmi Noor Hasani beserta rombongan, Forkopimda Leces, kepala desa dan perangkat desa serta ibu hamil sebanyak 10 orang.

Dalam surat, Camat Leces Moh. Syariffudin meminta kepada kepala desa untuk mengundang dan menghadirkan ibu hamil, menyiapkan meja kursi, serta menyiapkan konsumsi secukupnya.

Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Probolinggo, Syamsuddin, mengatakan hal itu merupakan upaya Hasan Aminuddin untuk melanggengkan dinasti politiknya. Istrinya, Puput Tantriana Sari, saat ini tengah menjabat bupati untuk periode kedua dan tidak bisa lagi untuk mengikuti Pilkada mendatang. Sementara Hasan merupakan Bupati Probolinggo sebelumnya yang menjabat dua periode juga, yakni 2003-2013.

Syamsuddin menilai Hasan nampak tengah menyiapkan putranya untuk meneruskan jejak sang ibu. "Ini sudah ditata lebih kurang setahun terakhir," kata aktivis pegiat anti korupsi di Probolinggo ini.

Ia mengatakan banyak kegiatan-kegiatan pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun di kecamatan hingga desa, Zulmi tampil untuk sekadar memberikan bantuan atau bingkisan. Momen-momen reses anggota dewan juga tak luput dari perhatian Zulmi yang juga sebagai Ketua Gapensi Kabupaten Probolinggo ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Syamsuddin, tidak mungkin kegiatan-kegiatan tersebut digelar tanpa arahan dari Hasan Aminuddin. Ia bahkan mengklaim ada aparatur sipil negara yang mengaku terang-terangan sebagai anggota tim Zulmi. "Tidak patut itu dilakukan," ujarnya. 

Kendati demikian, Syamsuddin memaklumi risiko yang akan dihadapi ASN yang tidak mau patuh pada Hasan Aminuddin maupun Bupati Probolinggo Puput. "Bisa-bisa dimutasi dari jabatannya. Ini sudah bukan rahasia lagi," ujar Samsudin.

Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo, Yulius Kistian belum bisa dikonfirmasi ihwal fasilitasi oleh ASN dalam kegiatan-kegiatan Zulmi. Dia tidak merespons telepon dari Tempo. Begitu juga dengan Zulmi Noor Hasani belum menanggapi saat berupaya dikonfirmasi soal kegiatannya bersama perangkat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo.

Sebelumnya pasangan suami-istri, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan anggota DPR Hasan Aminuddin terjerat operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Kedua kini menjadi tersangka dalam perkara jual beli jabatan kepala desa di Kabupaten Probolinggo.

Baca juga: Cerita Ketua RT Soal Keseharian Bupati Probolinggo dan Suami

DAVID PRIYASIDHARTA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK tetapkan Bupati Sidoarjo sebagai Tersangka, Segini Kekayaan Ahmad Muhdlor Ali

21 jam lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali melakukan orasi di parkir selatan Ponpes Bumi Sholawat, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 1 Februari 2024. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
KPK tetapkan Bupati Sidoarjo sebagai Tersangka, Segini Kekayaan Ahmad Muhdlor Ali

KPK telah menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka. Siapakah dia dan berapa harta kekayaannya?


KPK Akhirnya Tetapkan Bupati Sidoarjo sebagai Tersangka, Eks Penyidik: Lambat Mengambil Langkah Hukum

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Akhirnya Tetapkan Bupati Sidoarjo sebagai Tersangka, Eks Penyidik: Lambat Mengambil Langkah Hukum

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo mempertanyakan lambatnya penetapan tersangka terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor


Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

9 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?


Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

12 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi LSM Indonesia, menggelar aksi unjuk rasa, di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Dalam aksi damai mereka mendesak KPK segera mengusut dan memeriksa Bupati Lamongan, Yuhrohnur Efendi, dalam perkara tindak pidana korupsi korupsi terkait pengadaan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 - 2019. TEMPO/Imam Sukamto
Anggota Komisi III DPR Anggap Peleburan KPK dan Ombudsman Kurang Tepat

Menurut Didik, kehadiran KPK telah berkontribusi positif dalam mengawal terwujudnya Indonesia bersih dari korupsi.


Pimpinan KPK Ungkap OTT Sering Bocor, Eks Penyidik Bandingkan Kinerja Kejaksaan Bongkar Korupsi Timah

13 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Pimpinan KPK Ungkap OTT Sering Bocor, Eks Penyidik Bandingkan Kinerja Kejaksaan Bongkar Korupsi Timah

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan pernyataan pimpinan KPK bahwa informasi soal OTT sering bocor adalah bentuk pesimisme.


Giring Ganesha: Bikin Lagu hingga Gagal Menjadi Anggota DPR

13 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha memberikan pidato politik di depan pengurus dan kader PSI dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023. PSI menggelar Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) yang diikuti ribuan kader dan simpatisan, sebagai bagian dari langkah menuju pemenangan pada Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Giring Ganesha: Bikin Lagu hingga Gagal Menjadi Anggota DPR

Giring Ganesha Djumaryo bekas Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI gagal menjadi anggota DPR


Lontaran Pedas Hasto Kristiyanto Terhadap Gibran dan Dinasti Politik Jokowi

16 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin,  25 Maret 2024. ANTARA/HO-PDIP
Lontaran Pedas Hasto Kristiyanto Terhadap Gibran dan Dinasti Politik Jokowi

Seteru PDIP dengan keluarga Jokowi semakin panas. Simak pernyataan Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP terhadap Gibran dan dinasti politik Jokowi.


Sorotan PDIP terhadap Dinasti Politik Jokowi

17 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sorotan PDIP terhadap Dinasti Politik Jokowi

Majunya Gibran menjadi calon wakil presiden di Pemilu 2024, terus menjadi polemik di internal PDIP hingga persoalan politik dinasti Jokowi


Singgung Dinasti Politik Jokowi, PDIP Akui Khilaf Majukan Gibran Sebagai Wali Kota

18 hari lalu

(Dari kiri) Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023. TEMPO/IMA DINI SAFIRA
Singgung Dinasti Politik Jokowi, PDIP Akui Khilaf Majukan Gibran Sebagai Wali Kota

PDIP singgung dinasti politik yang dibangun keluarga Presiden Joko Widodo. Khilaf atas pencalonan Gibran.


Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

19 hari lalu

Nurdin Halid. TEMPO/Subekti
Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan