Pengamat: Pertegas Posisi DPD Agar Bikameral Efektif

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • INFO NASIONAL-DPD perlu mempertegas posisinya sebagai “penyambung lidah rakyat” di daerah. DPD sebagai perwakilan wilayah menjadi penting untuk ditegaskan karena keberadaan DPD tidak hanya sekadar membagi tugas antara dalam dan luar negeri, seperti praktik parlemen di Amerika Serikat, melainkan juga memperjuangkan aspirasi daerah, khususnya yang terkait dengan kepentingan daerah di tingkat nasional.

    “DPD berperan sebagai lembaga penyeimbang DPR agar fungsi checks and balances di parlemen dapat berjalan. saat ini posisi DPR terlalu kuat dan dominan dan menciptakan hubungan yang terlalu seirama antara DPR dan eksekutif. Jika posisi DPD dipertegas, maka akan ada checks and balances, sehingga produk yang dihasilkan parlemen akan lebih efektif dan komprehensif”, kata Peneliti Senior LIPI R. Siti Zuhro Siti Zuhro dalam forum Executive Brief bersama Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, Kamis, 26 Agustus 2021.

    Di kesempatan yang sama, Mahyudin mengatakan posisi DPD harus diefektifkan dalam sistem bikameral untuk membahas setiap RUU ataupun permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari parlemen. “Dewasa ini, persoalan kenegaraan semakin kompleks dan memerlukan cara pandang yang lebih komprehensif, setiap perundang-undangan yang dihasilkan oleh parlemen harus bisa menyentuh kepentingan semua pihak, bukan hanya berbasis pada orang atau kelompok masyarakat, tapi juga secara wilayah. Di sini DPD bisa sangat efektif berperan,” katanya.

    Executive Brief DPD RI di Gedung Parlemen dihadiri para pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI, berlangsung dalam format diskusi, Siti Zuhro juga menekankan pentingnya penataan ulang sistem parlemen , agar parlemen bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal. Selain itu agar Indonesia bisa cepat mengakhiri sistem yang rancu yang hanya membuat proses konsolidasi demokrasi makin tak jelas, tak terukur dan tak pasti.

    “Perlu dicarikan solusi terhadap peningkatan kapasitas lembaga parlemen dan kualitas anggota parlemen agar tercipta rasionalitas politik dalam konteks demokrasi dan keteraturan pemerintahan,”katanya.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.