KPK Sebut Calon Penjabat Kepala Desa Bayar Rp 20 Juta ke Bupati Probolinggo

Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin tiba di Terminal 3, Bandara Soekarno Hatta sebelum menuju KPK pada Senin, 30 Agustus 2021. ANTARA/Muhammad Iqbal

TEMPO.CO,Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan, para calon penjabat kepala desa harus membayar Rp 20 juta ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Duit ini diserahkan kepada suami Puput, Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR dari Partai NasDem.

Alex mengatakan Kabupaten Probolinggo akan menggelar pemilihan kepala desa pada 9 September 2021. Ia mengatakan ada 252 kepala desa dari 24 kecamatan yang habis masa jabatannya. Untuk mengisi kekosongan ini, maka camat akan menunjuk penjabat kepala desa. Posisi inilah yang diperebutkan.  

"Tim KPK menerima informasi masyarakat bahwa akan ada penyerahan uang pada Minggu, 29 Agustus 2021," kata Alex dalam konferensi pers pada Selasa, 31 Agustus 2021.

Ia mengatakan Hasan Aminuddin bahkan sempat meminta agar para camat mengumpulkan para calon penjabat kepala desa. Dalam pertemuan inilah kemudian disepakati angka Rp 20 juta. Selain itu, Alex mengatakan mereka juga harus menyetorkan upeti dari sewa sawah desa sebesar Rp 5 juta per hektar. 

Dalam rangkaian operasi tangkap tangan ini, KPK pertama-tama mencokok Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan penjabat desa Krejengan Sumarto. KPK menyita duit Rp 240 juta dari penangkapan ini. Selain itu, ada proposal nama-nama calon kepala desa. 

Kemudian, KPK menangkap Camat Paiton Muhamad Ridwal di wilayah Curug Ginting, Kecamatan Kanigarang, Probolinggo. Dari penangkapan ini KPK menyita duit Rp 122,5 juta.

Selanjutnya, pada Senin, 30 Agustus 2021, Tim KPK menangkap Hasan Aminuddin, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, dan dua orang dekatnya. Mereka dicokok di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Probolinggo.

Baca juga: Melihat Harta Kekayaan Bupati Probolinggo yang Dicokok KPK






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

6 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

7 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.


Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

14 jam lalu

Lukas Enembe Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Sebut Dicecar Soal Nama Pengusaha dan Hasil Kekayaan

Kuasa Hukum, Lukas Enembe Petrus Bala Pattyona, mengatakan kliennya ditanyai sejumlah pertanyaan termasuk mengkonfirmasi sejumlah nama pengusaha


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

15 jam lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

16 jam lalu

Nama Said Aqil Disebut di Sidang Kasus Unila, Sekretaris SAS Institute: Beliau Subyek Korban

Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj Institute, Abi Rekso menyatakan Said Aqil menjadi subjek korban dalam praktik korupsi di Unila.


Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

16 jam lalu

Ini Alasan KPK Menambah Personel dari Kepolisian

Sebanyak 15 orang personel Polri bergabung dengan KPK sebagai penyidik. Mereka telah menjalani serangkaian tahapan seleksi


Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

19 jam lalu

Polri Kirim 15 Orang Personel yang Bertugas Jadi Penyidik KPK

Polri telah mengirimkan 15 orang personel untuk menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama empat tahun ke depan


Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

1 hari lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

2 hari lalu

ICW Anggap Perpanjangan Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Berpotensi Suburkan Oligarki

ICW menemukan setidaknya ada tiga masalah jika usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa diakomodasi.


Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

3 hari lalu

Profil Samanhudi Anwar, Bekas Wali Kota Blitar Perampok Rumah Dinas Penggantinya

Samanhudi Anwar menjadi tersangka dan ditahan Polda Jatim. Moncer di politik, kejeblos suap ijon proyek gedung SLTP di Blitar.