KPK Resmi Tetapkan Bupati Probolinggo Tersangka

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gestur Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari saat akan menjalani pemeriksaan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di gedung KPK, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Puput terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan jual beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. TEMPO/Imam Sukamto

    Gestur Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari saat akan menjalani pemeriksaan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di gedung KPK, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Puput terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan jual beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari menjadi tersangka. Puput menjadi tersangka dalam kasus dugaan seleksi jabatan di Probolinggo.

    Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta mengatakan dalam rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT ini ada 10 orang yang ditangkap pada Senin, 30 Agustus 2021 pukul 04.00 WIB pagi.

    Setelah melalui pemeriksaan, KPK menemukan ada banyak orang yang terlibat dalam dugaan jual beli jabatan ini. "KPK menetapkan 22 orang tersangka sebagai tersangka dalam perkara ini," kata Alexander dalam konferensi pers pada Selasa, 31 Agustus 2021. Dua di antaranya adalah Puput dan suaminya, Hasan Aminuddin, yang juga anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai NasDem.

    Ia mengatakan Hasan dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari diduga bermain dalam jual beli posisi penjabat kepala desa di Probolinggo. KPK menduga Hasan mematok tarif Rp 20 juta untuk posisipenjabat  kepala desa plus upeti sewa sawah sebesar Rp 5 juta per hektar.

    Baca juga: Bupati Probolinggo dan Potret Politik Dinasti


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.