TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, mengingatkan sekolah dan siswa tak euforia berlebihan ihwal sekolah tatap muka terbatas uji coba. Satriwan mengingatkan, sesuai namanya, pembelajaran tatap muka ini harus tetap digelar terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Ini harus disampaikan kepada publik supaya euforia guru dan siswa tidak berlebihan, karena ini bukan masuk normal, masih terbatas. Karena terbatas semuanya dibatasi," kata Satriwan kepada Tempo, Senin, 30 Agustus 2021.
Satriwan mengatakan salah satu alasan ramainya perhatian terhadap pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas karena DKI sudah melakukannya. Dibukanya kembali ratusan sekolah di ibu kota lantaran DKI kini sudah berada dalam status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level tiga.
Satriwan mengakui pembelajaran sekolah tatap muka di Jakarta memang relatif siap dari sisi sarana prasarana dan angka vaksinasi guru. Ada 610 sekolah dan madrasah di DKI yang sudah melalui tahapan asesmen dan dinyatakan siap menggelar PTM terbatas.
Angka vaksinasi guru sudah mencapai 85 persen, sedangkan anak didik usia 12-17 tahun sekitar 80 persen. Meski begitu, Satriwan menyoroti angka positivity rate harian di Jakarta masih melebihi standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 persen. "Dua hari lalu masih delapan persen," kata Satriwan.
Selain di Jakarta, Satriwan mengatakan sejumlah daerah telah menggelar pembelajaran tatap muka sejak tahun ajaran baru pada Juli lalu.
Menurut pemantauan P2G, pelanggaran protokol kesehatan dalam PTM terbatas banyak terjadi sejumlah wilayah, seperti Pandeglang, Banten; Aceh; Bukittinggi dan Padang Panjang, Sumatera Barat; Bengkulu; Bima, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Jawa Timur.
Sebagian pelanggaran tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah, misalnya siswa yang bergerombol untuk nongkrong serta tak memakai masker. P2G pun meminta pemerintah daerah memaksimalkan pengawasan perihal ini. "Maksimalkan kerja Satgas Covid-19 daerah atau Satpol PP," ujar Satriwan.
Satriwan mengapresiasi sejumlah daerah yang menunda sekolah tatap muka terbatas kendati berada di PPKM level tiga. Ia mencontohkan, untuk jenjang SMA, penundaan ini di antaranya terjadi di beberapa daerah di Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Tengah.
Menurut Satriwan, vaksinasi guru dan siswa yang belum optimal menjadi salah satu alasan penundaan tersebut. Selain pertimbangan kesiapan sarana prasarana dan positivity rate di setiap daerah, P2G memang merekomendasikan agar daerah yang hendak menggelar PTM terbatas memastikan angka vaksinasi guru dan siswa sudah mencapai setidaknya 70 persen.
"Agar mereka sudah memenuhi kekebalan komunitas setidaknya di lingkungan sekolah dan kelas, artinya 70 persen guru dan pelajar sudah divaksin," ucapnya soal sekolah tatap muka terbatas.
Baca juga: Wagub DKI Ingin 1.500 Unit Pendidikan Ikut Sekolah Tatap Muka Pada September