YLBHI Tuding Somasi Pejabat Ancam Kebebasan, Jubir Luhut: Kami Jaga Demokrasi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Luhut Panjaitan. TEMPO/Subekti

    Menkopolhukam Luhut Panjaitan. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Jodi Mahardi, membantah tudingan bahwa somasi yang dilakukan oleh bosnya merupakan bentuk ancaman terhadap kebebasan berpendapat.

    Justru, Jodi mengatakan, upaya somasi yang dilancarkan pada Direktur Eksekutif Haris Azhar itu adalah upaya menjaga demokrasi. "Justru kami ingin menjaga demokrasi yang sehat," kata Jodi kepada Tempo, Senin, 30 Agustus 2021.

    Tudingan ini muncul dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI ) Asfinawati. Asfin melihat somasi itu layaknya dilakukan warga atau masyarakat kepada pejabat publik atau pemerintah. Namun dalam hal ini justru dilakukan oleh pejabat pada warga.

    Apalagi posisi dan jejak jabatan yang diemban Luhut cukup dekat dengan Presiden. Selain itu, dari sisi isu yang diangkat Haris dalam akun YouTube pribadinya menyangkut ekonomi politik. "Jelas ini upaya menekan kebebasan berpendapat, coba membuat takut orang-orang yang mau melakukan hal serupa," kata Asfin saat dihubungi, Ahad, 29 Agustus 2021.

    Meksi begitu Jodi menegaskan bahwa somasi terhadap Haris Azhar itu adalah bentuk menjaga demokrasi. Ia menyamakan hal itu dengan beberapa kelompok teroris yang membajak agama manapun.

    "Pihak yang tidak bertanggungjawab atau punya vested interest juga bisa membajak demokrasi dengan melontarkan tuduhan tanpa fakta dan data yang akurat atau penggunaan secara seenaknya. Apakah itu yang kita mau? Demokrasi anarkis?" kata juru bicara Luhut, Jodi Mahardi.

    Baca Juga: YLBHI Duga Somasi Jadi Modus Baru Tekan Kebebasan Berpendapat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.