Bamsoet: Pemanfaatan Teknologi di Dunia Pendidikan Sebuah Keniscayaan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

INFO NASIONAL- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) mendukung kerjasama pendidikan tinggi antara MPR RI dengan UNPAD sebagai manifestasi program multipihak atau pentahelix perguruan tinggi dalam bergotong royong membangun negeri. Khususnya dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 serta menyongsong Society 5.0. UNPAD merupakan perintis lahirnya Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual, yang diprakarsai salah satunya oleh Prof. Ahmad Ramli.

Prof. Ahmad Ramli telah berkiprah belasan tahun dalam pemerintahan dan dipercaya menjadi Ketua Tim Pemerintah dalam pembahasan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) bersama DPR RI. Antara lain, RUU Hak Cipta, RUU Merek, RUU Paten, RUU Keterbukaan Informasi Publik, RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah diundangkan.

"Dalam Departemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual UNPAD, terdapat Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital yang menjadi pionir pengembangan ilmu cyber law sebagai salah satu ilmu futuristik dalam bidang hukum. Menghasilkan sumber daya manusia yang tidak saja berkualitas, melainkan juga berdaya saing, serta mampu beradaptasi dan mempunyai literasi teknologi," ujar Bamsoet dalam 'Studium General dan Webinar Cerdas Bertelekomunikasi pada Dies Natalis ke-64 UNPAD dan Fakultas Hukum UNPAD', secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin 30 Agustus 2021.

Turut hadir jajaran rektorat UNPAD, antara lain Rektor Rina Indiastuti, Dekan Fakultas Hukum Idris, Kepala Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Fakultas Hukum Tasya Safiranita. Hadir pula jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, antara lain Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, serta Direktur Pengembangan Pitalebar Marvels P. Situmorang.

Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, telekomunikasi telah menjadi oksigen baru untuk kehidupan. Kemajuannya tumbuh seiring sejalan dengan tingkat penetrasi internet yang semakin meningkat. Menurut Internet World-Stats, per akhir Maret 2021, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 76,8 persen, dengan jumlah pengguna internet mencapai 212,35 juta user. Sebagai pembanding, We Are Social dan Hootsuite tahun 2000 mencatat tingkat penetrasi internet melalui smartphone di Indonesia  mencapai 96 persen.

"Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan sebuah keniscayaan. Keterlambatan dalam bertransformasi digital akan membuat bangsa ini terdisrupsi. Karenanya sektor hukum harus merespon revolusi digital ini dengan prinsip adaptasi dan legislasi responsif, tetapi tetap berkualitas. Bahkan hukum harus dapat menjadi pionir yang mampu menganalisis dan mengatur berbagai hal termasuk perkembangan teknologi yang pesat, selaras dengan konsepsi dan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dan ekonomi," kata Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia menjelaskan, seiring pesatnya laju digitalisasi, bisa jadi pelayanan jasa hukum akan semakin mengandalkan mesin-mesin cerdas (artificial intelligence). Menghasilkan layanan jasa hukum secara lebih taktis, cepat, akurat, dengan biaya lebih murah dibandingkan membayar jasa advokat.

"Sebagai contoh, JP Morgan Chase and Co sejak Juni 2017 telah menggunakan produk artificial intelligence COIN (Contract Intelligence). Mesin pintar yang memiliki kemampuan menganalisa perjanjian kredit dalam waktu singkat dan dengan tingkat akurasi optimal, jauh lebih cepat dari rata-rata waktu yang dibutuhkan seorang advokat untuk mengerjakan hal yang sama," ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan perkembangan teknologi, secanggih apapun itu, tidak akan pernah mampu mengimbangi literasi kemanusiaan berupa naluri, intuisi, moralitas, budi pekerti dan kebijaksanaan.

 "Namun kesadaran ini hendaknya tidak membuat kita merasa berada di zona aman, sehingga menjadi malas untuk meningkatkan kompetensi diri. Kita tidak akan diperbudak oleh kemajuan teknologi, hanya jika kita mau belajar untuk menguasai dan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut," kata Bamsoet.(*)






Syarief Hasan Dorong Untuk Berpartisipasi Aktif Di Pemilu 2024

10 jam lalu

Syarief Hasan Dorong Untuk Berpartisipasi Aktif Di Pemilu 2024

Berbagai masalah yang dihadapi Indonesia sudah pasti sangat berdampak pada rakyat, seperti pandemi Covid-19 dan kenaikan harga-harga kebutuhan hidup.


Yandri Susanto : Maknai Golok Day Sebagai Semangat Mengusir Kemiskinan

10 jam lalu

Yandri Susanto : Maknai Golok Day Sebagai Semangat Mengusir Kemiskinan

Golok Day Reborn 2022 ini menjadi momen bersejarah bagi Cilegon, Banten, dan Indonesia.


Kunjungi Bawaslu, BP MPR Bahas Tahun Politik 2024 dan PPHN

1 hari lalu

Kunjungi Bawaslu, BP MPR Bahas Tahun Politik 2024 dan PPHN

Seluruh kontestan pemilu diharapkan memiliki visi dan misi yang sama, mengandung nuansa persatuan, kesatuan dan semangat untuk membangun bangsa.


Ahmad Basarah: Perlu Terobosan Atasi Kekerasan di Dunia Pendidikan

2 hari lalu

Ahmad Basarah: Perlu Terobosan Atasi Kekerasan di Dunia Pendidikan

Ia mengusulkan penguatan dalam pelajaran budi pekerti yang dibungkus dengan konsep kekinian sesuai zaman generasi milenial.


Bamsoet: Lomba Modifikasi Perang Bintang Black Stone IMX 2022 Siap Digelar

3 hari lalu

Bamsoet: Lomba Modifikasi Perang Bintang Black Stone IMX 2022 Siap Digelar

Lomba Perang Bintang mobil modifikasi milik Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Andre Taulani, Gading Martin dan Uya Kuya akan meramaikan Black Stone IMX 2022.


Catatan Ketua MPR RI: Bersama Merawat Daya Tahan Ekonomi Negara

7 hari lalu

Catatan Ketua MPR RI: Bersama Merawat Daya Tahan Ekonomi Negara

Bambang Soesatyo: Ketua MPR RI/Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Tetap Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik (PHISIP) Universitas Terbuka.


MPR Garda Terdepan Menjaga dan Menyelamatkan Konstitusi

27 hari lalu

MPR Garda Terdepan Menjaga dan Menyelamatkan Konstitusi

MPR menegaskan bahwa sesuai ketentuan konstitusi, masa jabatan presiden adalah maksimal dua kali masa jabatan dan pemilihan umum harus diselenggarakan lima tahun sekali.


Bamsoet Tegaskan Semua Warga Indonesia Berhak dan Wajib Ikut Bela Negara

28 hari lalu

Bamsoet Tegaskan Semua Warga Indonesia Berhak dan Wajib Ikut Bela Negara

Membaiknya kondisi dan stabilitas politik nasional, tidak lantas mengaburkan makna penting konsepsi bela negara. Mengingat para pendiri bangsa telah merumuskan konsep bela negara pada posisi sentral.


Taufik Basari: MPR akan Bentuk Panitia ad Hoc Rumuskan Haluan Negara

37 hari lalu

Taufik Basari: MPR akan Bentuk Panitia ad Hoc Rumuskan Haluan Negara

MPR akan menggelar Rapat Paripurna pada September mendatang untuk membentuk Panitia Ad Hoc dengan komposisi 45 orang.


Ma'ruf Cahyono: Konstitusi Harus Mampu Beradaptasi Hadapi Tantangan Global

38 hari lalu

Ma'ruf Cahyono: Konstitusi Harus Mampu Beradaptasi Hadapi Tantangan Global

Konstitusi harus responsif dan mampu beradaptasi dengan perubahan.