Anggota DPR Minta Sekolah Tatap Muka Jadi Momentum Percepatan Vaksinasi Siswa

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah murid kelas dasar mengikuti pembelajaran tatap muka pada hari pertama di SD Negeri Manggarai 01, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Pemprov DKI Jakarta resmi membuka sekolah tatap muka terbatas mulai 30 Agustus 2021 dan diikuti oleh 610 sekolah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Sejumlah murid kelas dasar mengikuti pembelajaran tatap muka pada hari pertama di SD Negeri Manggarai 01, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Pemprov DKI Jakarta resmi membuka sekolah tatap muka terbatas mulai 30 Agustus 2021 dan diikuti oleh 610 sekolah. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pendidikan atau Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Illiza Sa'aduddin Djamal meminta agar pembelajaran tatap muka (PTM) yang dimulai hari ini sekaligus menjadi momentum untuk mempercepat vaksinasi siswa. Selain penerapan protokol kesehatan, vaksinasi ini dinilai penting untuk mencegah penyebaran penularan Covid-19.

    "PTM diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mempercepat proses vaksinasi, khususnya bagi siswa SMP dan SMA, sehingga semakin bisa mencegah proses penularan Covid-19," kata Illiza dalam keterangan tertulis, Senin, 30 Agustus 2021.

    Target nasional vaksinasi anak usia 12-17 tahun ialah sebanyak 40.913.349. Hingga 29 Agustus 2021, baru 6,4 persen anak yang memperoleh vaksin Covid-19 dosis pertama dan 4 persen yang sudah menerima suntikan kedua.

    Illiza juga mewanti-wanti agar Dinas Pendidikan di setiap daerah memastikan sekolah siap menjalankan pembelajaran tatap muka. Ia mengatakan, protokol kesehatan harus tetap ditegakkan. Para siswa pun mesti terus diedukasi ihwal tata cara pencegahan penularan Covid-19.

    Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini mengingatkan jangan sampai pembelajaran tatap muka memunculkan klaster baru. "Khususnya klaster sekolah yang membuat kawasan atau daerah yang sebelumnya sudah dalam kategori hijau menjadi oranye dan merah," kata Illiza.

    Menurut Illiza, perlu ada komunikasi yang efektif antarinstansi, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; kepala daerah; hingga Dinas Pendidikan. Ia mengatakan perlu ada pemahaman dan standar yang sama dalam menerapkan pembelajaran tatap muka.

    "Jangan sampai ada miskomunikasi yang membuat sekolah enggan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat terkait proses PTM terbatas," ucapnya.

    Selain itu, mantan Wali Kota Banda Aceh ini meminta sekolah meningkatkan proses pembelajaran saat PTM. Ia berharap pembelajaran tatap muka membuat siswa lebih bisa belajar efektif dan mengejar ketertinggalan akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama setahun terakhir.

    Pemerintah mencoba kembali pembelajaran tatap muka di sekolah mulai semester gasal ini, kendati secara terbatas dengan beragam syarat. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri, mengatakan ada penurunan pencapaian belajar akibat PJJ.

    "Jadi, solusinya membuka sekolah secepat dan seaman mungkin," kata Jumeri dikutip dari Koran Tempo edisi Senin, 30 Agustus 2021.

    Pada bulan pertama semester ini, pembelajaran tatap muka digelar dengan kapasitas kelas hanya setengah dan dipantau ketat oleh pemerintah daerah. Orang tua menjadi pemegang keputusan akhir untuk menentukan boleh tidaknya anak mereka belajar di sekolah.

    Syarat lain, hanya daerah dengan level pandemi satu hingga tiga yang boleh kembali membuka gerbang sekolah. Sejumlah kota seperti Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bandung bisa dikatakan sudah memenuhi syarat terakhir tersebut.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | KORAN TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.