YLBHI Duga Somasi Jadi Modus Baru Tekan Kebebasan Berpendapat

Reporter

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam acara memperingati 15 tahun meninggalnya Munir Said Thalib di Jakarta, Sabtu, 7 September 2019. Aktivis HAM tersebut tewas dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004 karena racun arsenik. TEMPO/Genta Shadra Ayubi.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati melihat langkah sejumlah pejabat negara yang melakukan somasi terhadap masyarakat sipil merupakan modus baru dalam upaya menekan kebebasan berpendapat.

"Jelas ini upaya menekan kebebasan berpendapat. Coba membuat takut orang-orang yang mau melakukan hal serupa," kata Asfinawati saat dihubungi, Ahad, 29 Agustus 2021.

Perempuan yang akrab disapa Asfin ini melihat somasi layaknya dilakukan warga atau masyarakat kepada pejabat publik atau pemerintah. Fungsi pejabat publik memang seharusnya mendapat pengawasan dari masyarakat. Namun dalam dua kasus ini, kejadiannya terbalik.

Dalam dua somasi yang dilayangkan oleh Moeldoko dan Luhut, ia menilai, terdapat kesamaan. "Dari sisi aktor, bukan hanya pemerintah tapi dari posisi dan jejak jabatan cukup dekat dengan Presiden. Dari sisi isu, keduanya menyangkut ekonomi politik," kata Asfin.

Sebelumnya, somasi dilayangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kepada Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Luhut tak terima tudingan Haris dalam video wawancara yang diunggah dalam akun YouTube pribadinya. Dalam video itu disebut adanya dugaan keterlibatan Luhut dalam relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya, Papua.

Tak hanya Luhut, sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga melayangkan somasi kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) ihwal dugaan keterlibatan Moeldoko dalam peredaran obat Covid-19 Ivermectin dan ekspor beras.

Baca juga: Musim Somasi Para Pejabat






Menteri ESDM Rapat Antarmenteri di Kemenko Marves, Matangkan Rencana Insentif Kendaraan Listrik

19 jam lalu

Menteri ESDM Rapat Antarmenteri di Kemenko Marves, Matangkan Rencana Insentif Kendaraan Listrik

Menteri ESDM mengikuti rapat antarmenteri ihwal rencana pemberian insentif kendaraan listrik di Kemenko Marves.


Soal Food Estate Dinilai Gagal, Kementan: Pembukaan 215 Hektare Lahan Kurang dari 6 Bulan

1 hari lalu

Soal Food Estate Dinilai Gagal, Kementan: Pembukaan 215 Hektare Lahan Kurang dari 6 Bulan

Kementan terdesak untuk menyelesaikannya proyek food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan demi realisasi anggaran 2020 yang tak bisa loncat tahun.


Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

1 hari lalu

Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

Musra relawan Jokowi di Yogyakarta diikuti berbagai kelompok yang mendukung tokohnya masing-masing.


Kontroversi APDESI: Dukung Jokowi 3 periode, Luhut Ketua Dewan Pembina, Jabatan Kades 9 Tahun

2 hari lalu

Kontroversi APDESI: Dukung Jokowi 3 periode, Luhut Ketua Dewan Pembina, Jabatan Kades 9 Tahun

APDESI disorot usai menyerukan dukungan kepada Presiden Jokowi 3 periode. sebut Luhut Ketua Dewan Pembina, terakhir tuntut jabatan Kades 9 tahun.


Food Estate di Humbang Hasundutan Dinilai Gagal, Ini Penjelasan Lengkap Anak Buah Luhut

2 hari lalu

Food Estate di Humbang Hasundutan Dinilai Gagal, Ini Penjelasan Lengkap Anak Buah Luhut

Tenaga Ahli Kemenko Marves sekaligus Manajer Lapangan Food Estate Humbang Hasundutan, Van Basten Pandjaitan, merespons tudingan proyek itu gagal.


Luhut Kirim Surat ke Bupati untuk Kelola Food Estate Humbang Hasundutan, Tak Lagi Dikelola Kementan

3 hari lalu

Luhut Kirim Surat ke Bupati untuk Kelola Food Estate Humbang Hasundutan, Tak Lagi Dikelola Kementan

Kementerian Pertanian (Kementan) tak lagi menjadi penanggung jawab pengelolaan food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.


Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

3 hari lalu

Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

Insentif kendaraan listrik disebut sebagai bagian dari langkah dekarbonisasi. Namun Walhi menilai hal itu bukan sepenuhnya solusi. Ini penjelasannya.


Terkini Bisnis: Diskon 45 Persen Holland Bakery, Susunan Baru Direksi PT Pindad

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Diskon 45 Persen Holland Bakery, Susunan Baru Direksi PT Pindad

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin, 27 Januari 2023 dimulai dari Holland Bakery Indonesia memberikan diskon 45 persen.


Luhut: Aturan Insentif Kendaraan Listrik Akan Dikeluarkan Bulan Depan

4 hari lalu

Luhut: Aturan Insentif Kendaraan Listrik Akan Dikeluarkan Bulan Depan

Pemerintah telah merencanakan penerapan insentif kendaraan listrik di pasar otomotif Indonesia. Nantinya aturan itu bakal dikeluarkan pada Februari.


Kerja Sama Indonesia dan Kongo, Luhut: Mitra Strategis Pelestarian Hutan Tropis

4 hari lalu

Kerja Sama Indonesia dan Kongo, Luhut: Mitra Strategis Pelestarian Hutan Tropis

Indonesia dan Kongo akan meningkatkan kerja sama kedua negara, terutama terkait pelestarian hutan tropis.