Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

YLBHI Duga Somasi Jadi Modus Baru Tekan Kebebasan Berpendapat

Reporter

image-gnews
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam acara memperingati 15 tahun meninggalnya Munir Said Thalib di Jakarta, Sabtu, 7 September 2019. Aktivis HAM tersebut tewas dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004 karena racun arsenik. TEMPO/Genta Shadra Ayubi.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam acara memperingati 15 tahun meninggalnya Munir Said Thalib di Jakarta, Sabtu, 7 September 2019. Aktivis HAM tersebut tewas dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004 karena racun arsenik. TEMPO/Genta Shadra Ayubi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati melihat langkah sejumlah pejabat negara yang melakukan somasi terhadap masyarakat sipil merupakan modus baru dalam upaya menekan kebebasan berpendapat.

"Jelas ini upaya menekan kebebasan berpendapat. Coba membuat takut orang-orang yang mau melakukan hal serupa," kata Asfinawati saat dihubungi, Ahad, 29 Agustus 2021.

Perempuan yang akrab disapa Asfin ini melihat somasi layaknya dilakukan warga atau masyarakat kepada pejabat publik atau pemerintah. Fungsi pejabat publik memang seharusnya mendapat pengawasan dari masyarakat. Namun dalam dua kasus ini, kejadiannya terbalik.

Dalam dua somasi yang dilayangkan oleh Moeldoko dan Luhut, ia menilai, terdapat kesamaan. "Dari sisi aktor, bukan hanya pemerintah tapi dari posisi dan jejak jabatan cukup dekat dengan Presiden. Dari sisi isu, keduanya menyangkut ekonomi politik," kata Asfin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, somasi dilayangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kepada Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar. Luhut tak terima tudingan Haris dalam video wawancara yang diunggah dalam akun YouTube pribadinya. Dalam video itu disebut adanya dugaan keterlibatan Luhut dalam relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya, Papua.

Tak hanya Luhut, sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga melayangkan somasi kepada Indonesia Corruption Watch (ICW) ihwal dugaan keterlibatan Moeldoko dalam peredaran obat Covid-19 Ivermectin dan ekspor beras.

Baca juga: Musim Somasi Para Pejabat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Moeldoko Curiga Pernyataan Agus Rahardjo soal Intervensi Jokowi ke KPK Bermotif Politik

23 jam lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Curiga Pernyataan Agus Rahardjo soal Intervensi Jokowi ke KPK Bermotif Politik

Moeldoko mencurigai ada motif politik di balik pernyataan eks Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai intervensi Presiden Jokowi ke lembaga anti-rasuah.


Tolak Pleidoi Haris Azhar dan Fatia, JPU Sebut Ada Pengaburan Isu Penghinaan Luhut

1 hari lalu

Terdakwa dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Haris Azhar (kedua dari kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya sebelum menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 13 November 2023.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tolak Pleidoi Haris Azhar dan Fatia, JPU Sebut Ada Pengaburan Isu Penghinaan Luhut

JPU mengatakan ada 3 catatan dalam podcast Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang dimaksud penghinaan terhadap Luhut.


Komnas HAM Sebut Haris Azhar dan Fatia Tidak Layak Duduk di Kursi Terdakwa di Kasus Luhut

1 hari lalu

Haris Azhar dan Fatia Maulidianti jalani sidang replik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 4 Desember 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Komnas HAM Sebut Haris Azhar dan Fatia Tidak Layak Duduk di Kursi Terdakwa di Kasus Luhut

Wakil Ketua Komnas HAM mengatakan, negara dan pemerintah seharusnya berterima kasih kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.


Doni Monardo sebagai Komandan Paspampres dan Pangdam Pattimura dalam Kenangan Fotografer, Ini Kisahnya

2 hari lalu

Doni Monardo saat menjadi DanPaspampres di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto: Purwanta Budi Sulistya
Doni Monardo sebagai Komandan Paspampres dan Pangdam Pattimura dalam Kenangan Fotografer, Ini Kisahnya

Doni Monardo dalam kenangan seorang fotografer yang mengikuti sepak terjangnya selama menjadi Komandan Paspampres dan Pangdam Pattimura. Ini kisahnya.


Luhut: Perlu Kolaborasi Pembiayaan untuk Hadapi Krisi Iklim

2 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di acara perayaan hari ulang tahunnya ke-76 di Hotel Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta pada Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Luhut: Perlu Kolaborasi Pembiayaan untuk Hadapi Krisi Iklim

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perlu kolaborasi pembiayaan untuk hadapi krisis


Terkini: Susunan Direksi Bulog Setelah Bayu Krisnamurthi Jadi Dirut, Pertamina Siap Pasok Avtur di Bandara Dhoho Kediri

4 hari lalu

Bayu Krisnamurthi. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Terkini: Susunan Direksi Bulog Setelah Bayu Krisnamurthi Jadi Dirut, Pertamina Siap Pasok Avtur di Bandara Dhoho Kediri

Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat Bayu Krisnamurthi menjadi Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.


Moeldoko Ungkap Wacana Pembangunan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Daerah Kopo, Bandung

4 hari lalu

Warga menunggu keberangkatan kereta cepat di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023. PT KCIC mengajak warga sekitar Stasiun Tegalluar untuk menjajal Kereta Cepat Jakarta Bandung menuju Stasiun Halim sebelum diresmikan dan dioperasikan secara penuh pada 1 Oktober mendatang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Moeldoko Ungkap Wacana Pembangunan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Daerah Kopo, Bandung

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko mengungkapkan pandangannya mengenai kemungkinan penambahan stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh di daerah Kopo, Kota Bandung.


Jelang Tutup Tahun, Kuota Motor Listrik Insentif Masih Tersisa 180 Ribuan

4 hari lalu

Motor Listrik Savart S-1 meluncur di IMOS+, 25 Oktober 2023. (TEMPO/ Erwan Hartawan).
Jelang Tutup Tahun, Kuota Motor Listrik Insentif Masih Tersisa 180 Ribuan

Jumlah motor listrik berdasarkan data SISAPIRa per 1 Desember 2023 baru 4.148 unit.


Menantu Jadi KSAD, Ini Daftar Jabatan Luhut Binsar Pandjaitan di TNI

5 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menangis saat memeluk Jenderal Maruli Simanjuntak yang baru dilantik sebagai KSAD di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023. Luhut yang baru saja pulih hadir menyaksikan sang menantu, Maruli Simanjuntak dilantik menjadi KSAD. TEMPO/Subekti.
Menantu Jadi KSAD, Ini Daftar Jabatan Luhut Binsar Pandjaitan di TNI

"Pak Luhut dulu juga punya cita-cita jadi Kasad (KSAD). Cuma ya sekarang cukup mantunya sajalah," kata Jenderal Maruli Simanjuntak usai pelantikan.


Terkini: Harta Kekayaan Jenderal Maruli 3x Lipat Lebih Tinggi dari Panglima TNI, Penjelasan Unilever Indonesia Setelah 4 Direksi Mundur

5 hari lalu

Letjen TNI Maruli Simanjuntak saat dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2023.  TEMPO/Subekti.
Terkini: Harta Kekayaan Jenderal Maruli 3x Lipat Lebih Tinggi dari Panglima TNI, Penjelasan Unilever Indonesia Setelah 4 Direksi Mundur

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik dua perwira tinggi untuk menempati jabatan strategis di TNI. Lantas, berapa harta kekayaan keduanya?