Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profesor University of Texas Bicara Soal Amandemen dan Pemotongan Konstitusi

Reporter

image-gnews
Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT ke-76 RI, serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI digelar hari ini Senin, 16 Agustus 2021. SEKRETARIAT PRESIDEN
Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT ke-76 RI, serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI digelar hari ini Senin, 16 Agustus 2021. SEKRETARIAT PRESIDEN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Amandemen konstitusi ternyata tidak sekadar mengubah konsititusi, tapi juga harus tetap memperhatikan koherensi konstitusi itu dan tidak mendorong batas dari konstitusi

Pakar Hukum Tata Negara University of Texas Profosor Richard Albert menyebut bahwa amandemen Konstitusi berbeda dengan constitution dismemberment atau pemotongan konstitusi adalah dua hal yang berbeda. Menurutnya, amandemen merupakan perubahan yang tetap menjaga koherensi konstitusi dan tidak mendorong batas dari konstitusi itu sendiri.

Sementara constitution dismemberment merupakan upaya menjaga keberlanjutan hukum meski harus merombak sedemikian rupa esensi dari konstitusi tersebut.

Albert menjelaskan bahwa tak jarang pemimpin sebuah negara menguji hukum dan batas dari konstitusi negaranya, seringnya untuk alasan politis. Amandemen konstitusi diberlakukan secara luwes dan menjadi suatu dasar negara yang berbeda dari sebelumnya.

Albert menegaskan bahwa gejala seperti ini bukanlah amandemen konstitusi, melainkan dismemberment konstitusi. Sebab constitution dismemberment mengubah identitas, hak fundamental, dan komitmen konstitusi tersebut, dalam artian lain terjadi perubahan koherensi konstitusi.

Pernyataan ini Albert sampaikan saat mengisi kuliah umum yang diselenggarakan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atau UNAIR yang dihelat pada Jumat, 27 Agustus 2021 lalu.

Melansir dari laman news.unair.ac.id, peran konstitusi dalam suatu negara dianggap krusial karena menjadi hukum bagi seluruh kebijakan yang diambil. Setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dalam sebuah negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dalam konstitusi. Perubahan konstitusi akan terjadi dengan seiring berjalannya waktu akibat dinamika politik maupun pengaruh dari kebutuhan zaman.

Berangkat dari pertanyaan untuk memprediksi harus seperti apa desain ideal perubahan konstitusi di sebuah negara, UNAIR kemudian mengundang Pakar Hukum Tata Negara dari salah satu universitas ternama di Amerika Serikat ini untuk memberikan materi dalam Kuliah Umum tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mahkamah Konstitusi Uganda Pertahankan Undang-Undang Anti-LGBTQ

19 hari lalu

Ilustrasi LGBT. Dok. TEMPO/ Tri Handiyatno
Mahkamah Konstitusi Uganda Pertahankan Undang-Undang Anti-LGBTQ

Mahkamah Konstitusi Uganda hanya merubah beberapa bagian dalam undang-undang anti-LGBTQ.


Siapa Refly Harun yang Minta MK Menjadi Penjaga Konstitusi?

22 hari lalu

Refly Harun. Tempo/Tony Hartawan
Siapa Refly Harun yang Minta MK Menjadi Penjaga Konstitusi?

Kuasa Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Refly Harun meminta Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi penjaga konstitusi.


Prancis Resmi Jamin Hak Aborsi dalam Konstitusi

50 hari lalu

Ilustrasi aborsi. Chip Somodevilla/Getty Images
Prancis Resmi Jamin Hak Aborsi dalam Konstitusi

Prancis resmi mengabadikan hak untuk aborsi dalam konstitusinya, setelah dua majelis parlemen menyetujui amandemen.


Sivitas Akademika Ramai-ramai "Jewer" Jokowi, Bantah Tudingan Ditunggangi Kepentingan Politik

4 Februari 2024

BEM Unpad membacakan pernyataan sikap di depan gedung Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, 3 Februari 2024. Civitas akademika Unpad menyatakan sikap Seruan Padjadjaran yang menyoroti masalah hukum, etika berpolitik, dan sikap pemerintah jelang Pemilu 2024. Seruan Padjadjaran ditandatangani 82 guru besar, 1.030 dosen dan alumni, dengan dukungan mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Unpad. TEMPO/Prima mulia
Sivitas Akademika Ramai-ramai "Jewer" Jokowi, Bantah Tudingan Ditunggangi Kepentingan Politik

Sivitas akademika dari berbagai kampus kritik pemerintah. Membantah ditunggangi politisi.


Duterte dan Bongbong Berseteru, Ini Deretan Percekcokan Mereka

2 Februari 2024

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Sumber: Reuters/Lean Daval Jr.
Duterte dan Bongbong Berseteru, Ini Deretan Percekcokan Mereka

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong menghadapi ancaman pemakzulan oleh Rodrigo Duterte


7 Fakta Presiden Ferdinand Marcos Jr yang Terancam Dimakzulkan Duterte

31 Januari 2024

Presiden Jokowi bersulang dengan Presiden Filipina Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr saat santap siang di Istana Malacanang, Manila, pada Rabu, 10 Januari 2024. Foto Tangkap Layar TV Istana Kepresidenan Filipina
7 Fakta Presiden Ferdinand Marcos Jr yang Terancam Dimakzulkan Duterte

Tujuh fakta Ferdinand Marcos Jr yang terancam digulingkan oleh Duterte karena ingin perpanjang jabatan


Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Bukittinggi dan 9 Kepala Daerah Lain Ajukan Judicial Review ke MK, Soal Apa?

31 Januari 2024

Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Subekti
Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Bukittinggi dan 9 Kepala Daerah Lain Ajukan Judicial Review ke MK, Soal Apa?

Gubernur Sumatera Barat, Wali KOta Bukittiingi dan 9 kepala daerah lain mengajukan judicial review ke MK, terkait aturan Pilkada 2024.


Politik Filipina Memanas, Duterte Ancam Gulingkan Presiden Ferdinand Marcos Jr

29 Januari 2024

Wakil Presiden terpilih Sara Duterte (kiri) mengangkat tangan Presiden baru terpilih Ferdinand
Politik Filipina Memanas, Duterte Ancam Gulingkan Presiden Ferdinand Marcos Jr

Duterte menuduh Marcos berencana mengamandemen konstitusi Filipina untuk mencabut batasan masa jabatan.


Megawati Ulang Tahun, PDIP Surabaya Turut Merayakan Bersama Anak-anak Yatim Piatu

23 Januari 2024

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat berpidato dalam perayaan Natal
Megawati Ulang Tahun, PDIP Surabaya Turut Merayakan Bersama Anak-anak Yatim Piatu

PDI Perjuangan Kota Surabaya turut merayakan hari ulang tahun ke-77 Megawati Soekarnoputri, Selasa 23 Januari 2024.


Rilis Buku ke-32, Bamsoet Tegaskan Hargai Keputusan Mahkamah Konstitusi

17 Januari 2024

Rilis Buku ke-32, Bamsoet Tegaskan Hargai Keputusan Mahkamah Konstitusi

Bamsoet menyoroti urgensi MPR di masa kedaruratan. Dalam bukunya, Bamsoet menyajikan analisis kritis terkait peran MPR RI dan menawarkan solusi konkret dalam menghadapi situasi darurat yang tidak diatur dalam konstitusi pasca amandemen keempat.