Riset Lapor Covid-19: Mahasiswa Berisiko Besar Terpapar Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah mahasiswa mengikuti uji coba perkuliahan tatap muka di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Jawa Tengah, Rabu, 7 April 2021. Perkuliahan yang berlagsung singkat tersebut dihadiri oleh mahasiswa dalam jumlah terbatas karena masih masa pandemi. Foto: Bram Selo

    Sejumlah mahasiswa mengikuti uji coba perkuliahan tatap muka di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Jawa Tengah, Rabu, 7 April 2021. Perkuliahan yang berlagsung singkat tersebut dihadiri oleh mahasiswa dalam jumlah terbatas karena masih masa pandemi. Foto: Bram Selo

    TEMPO.CO, Jakarta - Riset Lapor Covid-19 mengenai situasi terkini pendidikan di Indonesia menunjukkan 15,83 persen mahasiswa di DKI, Jawa Tengah, dan Jawa Barat pernah terinfeksi virus Corona.

    Riset yang dilakukan 6-20 Juli 2021 ini juga melaporkan bahwa 39 persen keluarga inti mahasiswa pernah terinfeksi, dan 74,16 persen teman dekat mereka positif Covid-19.

    “Ini menunjukkan mahasiswa masih sangat dekat atau menghadapi risiko besar,” kata tim riset Lapor Covid-19, Yemiko Happy, dalam konferensi pers, Ahad, 29 Agustus 2021.

    Dari aksesibilitas data dan informasi, sebanyak 11,55 persen mahasiswa jarang mengakses informasi Covid-19. Kemudian 13,65 persen mahasiswa jarang mengakses informasi Covid-19 dari situs pemerintah, dan 12,37 persen mahasiswa jarang mengakses informasi Covid-19 dari situs nonpemerintah.

    Mengenai perubahan persepsi dan perilaku, Yemiko memaparkan, sebanyak 94,8 persen mahasiswa meyakini bahwa mematuhi prokes dapat menurunkan angka Covid-19. Sebanyak 86,70 persen mahasiswa yakin penggunaan masker dua lapis mengurangi penularan Covid-19, dan 91,24 persen mahasiswa tidak berkumpul dengan temannya selama PPKM darurat. “Berarti masih ada 8 persen mahasiswa masih nongkrong,” ujarnya.

    Berdasarkan kepatuhan terhadap aturan PPKM, riset menunjukkan 79,70 persen mahasiswa sering mendapati pelanggaran prokes di sekitarnya. Kemudian 7,7 persen mahasiswa sering melanggar prokes, 40,72 persen mahasiswa sering mendapati razia prokes di sekitarnya, dan 36,64 persen mahasiswa sering mendapati pembiaran pelanggaran prokes oleh aparat.

    Soal pengetahuan posko Covid-19, sebanyak 23,57 persen mahasiswa tidak mengetahuinya. Sebanyak 51,92 persen mahasiswa tidak mendapati posko Covid-19 di sekitarnya, dan 94,86 persen mahasiswa tidak terlibat aktif dalam posko Covid-19.

    Riset juga menunjukkan sebanyak 23,17 persen mahasiswa jarang menerima bantuan kuota internet dari pemerintah, dan 31,36 persen mahasiswa di Jawa Tengah paling jarang menerima bantuan kuota.

    Mengenai kondisi vaksinasi, hasil survei menunjukkan sebanyak 51,3 persen mahasiswa belum vaksinasi. Kemudian 38,5 persen mahasiswa sudah mendapatkan dosis pertama, dan 10,2 persen sudah dosis kedua.

    Menurut Yemiko, pengetahuan dasar mahasiswa tentang Covid-19 cukup baik. Tetapi pada level regulasi, pengetahuan mereka kurang memadai.

    Merujuk hasil riset, kolaborator ilmuan Lapor Covid-19, Dicky Pelupessy, memberikan dua rekomendasi umum kepada pemerintah, terutama Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa tentang Covid-19, penanganan pandemi, vaksinasi Covid-19, bagaimana kalau mereka terpapar, kemungkinan transmisi penularan, dan penguatan 5M.

    Yang paling dicermati dari hasil riset, kata Dicky, pemerintah perlu melibatkan mahasiswa dalam kebijakan penanganan pandemi. “Kita tahu posisi mereka yang strategis, pelibatan mahasiswa penting menjadi suatu upaya dalam penanganan pandemi,” ujar Dicky.

    Survei Lapor Covid-19 ini melibatkan 859 mahasiswa dari DKI, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Metodologi yang digunakan adalah kuesioner daring qualtrics dengan rancangan non-probability sampling. Survei disebarkan dalam berbagai platform dan situs jejaring sosial online.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.