TEMPO.CO, Jakarta - Tim advokasi Laporan Warga Lapor Covid-19, Diah Dwi Putri, mengatakan negara belum siap menyelenggarakan sekolah tatap muka (PTM) di tengah pandemi.
“Kami tahu kekhawatiran mengenai learning loss untuk anak-anak kita, cuma perlu kita jadikan pertimbangan bahwa kesehatan anak-anak menjadi hal utama untuk saat ini,” kata Diah dalam konferensi pers mengenai situasi terkini pendidikan di Indonesia, Ahad, 29 Agustus 2021.
Berdasarkan laporan Lapor Covid-19 tentang pembelajaran dan aktivitas tatap muka di sekolah Januari-Agustus 2021, terdapat 129 laporan warga. Dalam tiga bulan terakhir, jumlah laporan yang masuk mengalami peningkatan signifikan.
Laporan yang masuk berkaitan dengan Pembelajaran Tatap Muka di TK sebanyak 16 persen, SD 32 persen, SMP 11 persen, SMA 30 persen, perguruan tinggi 8 persen, dan TPA 3 persen. Diah menuturkan, salah satu jenis pelaporannya berupa pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan PTM.
Di Jawa Tengah, misalnya, terdapat sekolah yang melakukan PTM, namun guru dan muridnya tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Kemudian di Sumatera Utara, ada warga yang mengadukan bahwa siswa wajib hadir di sekolah, bahkan beberapa guru memaksa anak melepas masker agar kenal satu sama lain.
Selain itu, ada juga universitas di Jawa Tengah sudah melakukan PTM hampir 5 bulan dan banyak yang positif, namun kampus tetap beroperasi normal. Diah mengungkapkan, laporan warga lainnya adalah ada kegiatan KKN di institusi pendidikan tinggi yang melibatkan 3.000 mahasiswa yang disebar ke berbagai wilayah, termasuk ke zona merah Covid-19.
“Laporan ini masuk dari 2 Agustus, kami lanjutkan pengaduan ke Kemdikbud tapi sampai saat ini belum daapt respons dan klarifikasi,” ujar Diah.
Selain pelanggaran protokol kesehatan, Diah menilai angka positivity rate selama 2 pekan terakhir ini masih di angka 30 persen. Kemudian cakupan vaksinasi dosis kedua untuk usia 12-17 tahun belum sampai 10 persen, dan vaksinasi untuk anak usia di bawah 12 tahun belum tersedia dapat disimpulkan bahwa negara belum siap melaksanakan PTM.
Diah merekomendasikan agar Kemendikbudristek menunda percobaan PTM hingga kondisi pandemi terkendali. Ia menjelaskan maksud dari kondisi terkendali adalah positivity rate di bawah 5 persen. LaporCovid-19 juga mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan vaksinasi untuk guru, tenaga pendidik, dan siswa.
Dalam upaya penyelenggaraan sekolah daring, Lapor Covid-19 menyarankan agar pemerintah mendorong inovasi penyesuaian, perbaikan, serta memberikan pedoman pembelajaran daring yang efektif. “Upgrade kemampuan guru dalam menggunakan teknologi yang mendukung kegiatan belajar mengajar daring,” katanya.
Pemerintah Daerah juga diminta memberikan sanksi tegas pada sekolah dan aparatur yang melanggar aturan, bukan sebatas memberikan peringatan tanpa monitoring reguler. Diah mengatakan, pemerintah juga harus memberikan informasi akurat kepada orang tua murid mengenai laju penularan Covid-19 dan risiko pada anak secara transparan. Sehingga agar orang tua dapat mengambil keputusan membolehkan atau tidak anaknya sekolah tatap muka.
Baca juga: Tips untuk Orang Tua Menyiapkan Anak Ikut Sekolah Tatap Muka
