Ikatan Dokter Anak Beri 10 Pandangan soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprotkan disinfektan di ruang kelas SD Kenari 08 Pagi, Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proses uji coba sekolah tatap muka karena lonjakan kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir pascalibur lebaran. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    Petugas menyemprotkan disinfektan di ruang kelas SD Kenari 08 Pagi, Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan sementara proses uji coba sekolah tatap muka karena lonjakan kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir pascalibur lebaran. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyampaikan 10 pandangan mengenai pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang akan dilaksanakan pada akhir Agustus 2021. 

    “Pertama, pembelajaran tatap muka dapat dimulai secara bertahap, namun harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan,” kata Ketua Umum IDAI Aman B Pulungan dalam dokumen di situs IDAI yang diakses, pada Ahad, 29 Agustus 2021.

    Kedua, syarat agar anak boleh mengikuti sekolah tatap muka untuk anak usia 12-17 tahun harus sudah divaksinasi. Guru dan perangkat sekolah lainnya juga harus sudah divaksinasi.

    Ketiga, IDAI meminta keputusan pembukaan sekolah ditetapkan tiap daerah masing-masing dengan merujuk pada kasus aktif (angka positivitas Covid-19 di bawah 8 persen), angka kematian, cakupan imunisasi Covid-19 pada anak lebih dari 80 persen, ketersediaan tes PCR, ketersediaan tempat tidur RS baik layanan rawat inap maupun rawat intensif anak, dan penilaian kemampuan murid, sekolah, dan keluarga untuk mencegah penularan.

    Keempat, keputusan pembukaan sekolah dibuat secara berkala melalui evaluasi mingguan. Aman mengatakan, sekolah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan memutuskan membuka atau menutup sekolah dengan memperhatikan kasus harian. 

    Sebagai contoh, jika ada satu kasus di sekolah, maka sekolah dengan bantuan dinas kesehatan harus segera melakukan tracing. Kemudian kelas atau sekolah yang terpapar ditutup sementara, memberitahu pihak-pihak terkait, dan melakukan mitigasi kasus. 

    Pertimbangan untuk menghentikan kegiatan tatap muka dan mengganti dengan kegiatan yang sesuai, berdasarkan hasil keputusan oleh berbagai pihak termasuk orang tua, guru, sekolah, pemerintah daerah, dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Kelas atau sekolah dapat dibuka kembali jika sudah dinyatakan aman.

    Pandangan kelima, orang tua diberikan kebebasan mengambil keputusan masuk sekolah untuk setiap anaknya.

    Keenam, sekolah memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka maupun daring kepada semua anak sesuai pilihan orang tua.

    Ketujuh, orang tua dalam mengambil keputusan anak masuk sekolah dapat mempertimbangkan anak usia lebih dari 12 tahun sudah mendapatkan vaksin Covid-19, anak tidak ada komorbiditas (termasuk obesitas), jika terdapat komorbiditas harap mengkonsultasikan kepada dokter. Anak sudah dapat memahami protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengetahui apa yang boleh dilakukan untuk mencegah transmisi Covid-19, dan hal yang tidak boleh dilakukan karena berisiko tertular atau menularkan.

    Kemudian guru dan petugas di sekolah telah mendapatkan vaksinasi Covid-19, serta anggota keluarga di rumah sudah mendaaptkan vaksinasi Covid-19.

    Pandangan kedelapan, sekolah melakukan persiapan pembukaan sekolah seperti mempertimbangkan kapasitas kelas, sirkulasi udara, durasi belajar, ketersediaan fasilitas (alat cek suhu, ruang untuk memisahkan kasus suspek), kelengkapan vaksinasi Covid-19 pada guru dan petugas sekolah. Kemudian mempertimbangkan untuk mendahulukan bersekolah tatap muka pada murid yang telah mendapat vaksinasi Covid-19, dan kepatuhan mengikuti protokol kesehatan di lingkungan sekolah.

    Kesembilan, diperlukan kejujuran bagi guru, perangkat sekolah, orang tua siswa mengenai kondisi kesehatan masing-masing dan tidak menutupi apabila terinfeksi Covid-19.

    Panduan kesepuluh, pemerintah setempat maupun sekolah harus transparan untuk menampilkan data khusus kasus Covid-19 pada anak. “Data ini hendaknya difasilitasi melalui dashboard di data nasional Covid-19 masing-masing daerah dan tingkat terkecil di sekolah,” ujar Aman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.