Sujanarko
Sujanarko, sudah 17 tahun mengabdi di KPK. Jabatan terakhirnya Direktur PJKAKI atau Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi. Sebuah unit yang bertugas membina jaringan antikorupsi nasional dan internasional, membantu pelacakan aset di luar negeri, serta koordinasi dengan apparat penegak hukum lintas negara.
Pada tahun 2015, Presiden Jokowi memberikan penghargaan Satyalancana Wira Karya sebagai tanda kehormatan karena darma bakti yang besar kepada nusa dan bangsa. Kerena tugas jabatan dan pengalaman, ia mempunyai jaringan yang luas dengan penegak hukum di luar negeri sehingga membuat KPK bisa mengakses bukti hingga mencari orang yang kabur atau berada di luar negeri.
Giri Suprapdiono
Giri merupakan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK. Pada Desember 2020, Giri menerima penghargaan Makarti Bhakti Nagari. Ia juga lulusan terbaik pelatihan kepemimpinan nasional II angkatan XVII di LAN.
Giru juga mendapat bintang Satyalancana Wira Karya yang merupakan penghargaan bagi warga negara yang telah memberikan darma bakti besar kepada negara dan bangsa Indonesia. Giri merupakan lulusan dari ITB dan S2 Erasmus University of Rotterdam.
Hotman Tambunan
Hotman merupakan Kepala Satgas Pembelajaran Internal atau ACLC Anti-Corruption Learning Center. Merupakan lulusan ITB dan UGM. Merupakan pegawai angkatan pertama, masuk lewat program Indonesia Memanggil pada awal-awal KPK berdiri. Hotman termasuk yang menggugat pimpinan KPK ke PTUN, dan menang di pengadilan. Sebagai salah satu pendiri Oikumene di KPK.
Rasamala Aritonang
Rasamala adalah Kepala Bagian di Biro Hukum. Meski tercatat sebagai Kepala Biro Hukum dan kandidat doktor ilmu hokum, Rasamala tidak dilibatkan dalam sejumlah penyusunan aturan Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK.
Padahal pada 2018, di era Ketua KPK Agus Rahardjo, Rasamala diminta mendampingi 5 pimpinan KPK bertemu Presiden Jokowi di Istana membahas RUU KUHP.
Tigor Simanjuntak
Tercatat sebagai fungsional senior di Biro Hukum KPK. Telah belasan tahun mengabdi di KPK, dan disebut sebagai salah penjaga kredibilitas KPK dari aspek hukum. Tigor disingkirkan karena tak lolos TWK dan dicap merah dan disebut tidak bisa dibina.