Bongkar Kasus Korupsi, Para Penyidik KPK Ini Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik KPK membawa koper usai menggeledah kediaman politisi politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ihsan Yunus di kawasan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021. Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Penyidik KPK membawa koper usai menggeledah kediaman politisi politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ihsan Yunus di kawasan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021. Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Dengan menggunakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan, KPK menyaring pegawai-pegawainya yang bisa diangkat sebagai PNS. Berstatus sebagai PNS merupakan konsekuensi dari revisi UU KPK.

    Sayangnya, banyak pihak yang mempertanyakan keabsahan Tes Wawasan Kebangsaan yang digelar pimpinan KPK tersebut. Alasannya jelas, banyak yang tak lolos dari Tes Wawasan Kebangsaan atau belakangan sering disingkat TWK itu adalah orang-orang yang selama ini punya peran penting dalam pengungkapan kasus korupsi.

    Satu nama yang jelas tersingkir karena dinilai tak lolos TWK adalah Novel Baswedan. Rekam jejak Novel sudah tidak diragukan lagi. Ia bahkan harus merelakan kedua matanya rusak karena diserang sekelompok orang yang diduga suruhan koruptor. 

    Komnas HAM dan Ombudsman RI bahkan ikut turun tangan menelisik keabsahan dari pelaksanaan TWK yang digelar KPK. Ada dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan tes wawasan kebangsaan yang kemudian menyingkirkan sejumlah penyidik yang selama ini telah mengabdi di KPK        

    Presiden Jokowi disebut telah menerima rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM. Sayangnya, meski didesak banyak pihak dan kekuatan sipil, Jokowi tak segera mengambil keputusan.  Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan Presiden  masih menunggu keputusan MA dan MK. Saat ini, para pegawai yang tersingkir karena TWK itu tengah melakukan gugatan hukum ke MA dan MK.

    Proses seleksi pegawai KPK untuk menjadi PNS ini mengalami tarik ulur. Dari semula 75 orang yang tak lolos, kini tertinggal 56 pegawai yang dinonaktifkan karena dinilai tak bisa dibina lagi.

    Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harap melalui akun Twitternya @yudiharahap46 dan mantan Jubir KPK Febri Diansyah @febridiansyah membagikan profil sejumlah pegawai KPK yang tersingkir setelah asesmen TWK. Berikut ini sedikit dari mereka yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.