Jubir Bilang Jokowi Tak Akan Membicarakan Amandemen UUD 1945

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy saat menghadiri sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Jokowi mengungkap alasannya memilih baju adat tersebut karena desainnya yang sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy saat menghadiri sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021. Jokowi mengungkap alasannya memilih baju adat tersebut karena desainnya yang sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman menyebut Jokowi tidak akan membicarakan soal amandemen UUD 1945 dengan partai politik. Hal ini disampaikan Fadjroel menjawab kecurigaan sejumlah pihak bahwa pertemuan Jokowi dengan pimpinan partai politik beberapa hari lalu, berhubungan dengan agenda amandemen kelima.

    "Presiden tentu tidak akan membicarakan amandemen, karena itu bukan wewenang beliau. Itu wewenang MPR, beliau tidak akan mencampuri urusan amandemen," ujar Fadjroel dalam acara diskusi daring yang digelar MNC Trijaya, Sabtu, 28 Agustus 2021.

    Ia menyebut, Presiden Jokowi hanya bisa menyampaikan sikap politik dalam hal ini. "Beliau sudah menyampaikan sikap dua kali. Beliau menyampaikan tidak setuju dengan tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden, karena beliau tegak lurus pada UUD 45 dan menghormati reformasi 1998. Sebab, presiden dua periode itu merupakan masterpiece gerakan reformasi," ujar Fadjroel.

    Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman menyebut, pertemuan Jokowi dengan pimpinan partai politik mungkin saja tidak membicarakan amandemen kelima. Namun, ia curiga bergabungnya PAN ke koalisi bisa saja untuk agenda memperkuat dukungan  melancarkan rencana amandemen UUD 1945. Dan Benny khawatir agenda amandemen itu lantas meluas ke perubahan atau perpanjangan masa jabatan presiden

    "Saya menduga ke arah sana, maka saya bilang silakan (PAN gabung ke koalisi pemerintah) asal jangan merusak konstitusi dan demokrasi," kata Benny ketika dihubungi, Kamis, 26 Agustus 2021.

    Dengan bergabungnya PAN, koalisi Jokow kini menguasai 471 dari 575 kursi atau 81,91 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk mengusulkan dan memberikan persetujuan perubahan konstitusi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, angka ini sudah lebih dari cukup.

    Amandemen UUD 1945 bisa dilakukan jika diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari 711 jumlah anggota MPR. Sidang untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945 harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga anggota, sedangkan putusan perubahannya memerlukan persetujuan minimal 50 persen jumlah anggota ditambah satu.

    Oleh karena itu, Benny mengingatkan, masuknya PAN ke koalisi Jokowi sebaiknya demi memperkuat sistem demokrasi, bukan merusak konstitusi dan demokrasi itu sendiri.

    DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada, Penyakit Yang Terabaikan Saat Pandemi Covid-19

    Wabah Covid-19 membuat perhatian kita teralihkan dari berbagai penyakit berbahaya lain. Sejumlah penyakit endemi di Indonesia tetap perlu diwaspadai.