INFO NASIONAL - Upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama para stakeholders pertanian mulai dirasakan hasilnya. Saat ini, produksi beras nasional dalam kondisi tercukupi dan terjadi peningkatan kinerja ekspor pertanian.
Produksi beras nasional dalam dua tahun terakhir sangat menjanjikan. Hingga pekan ketiga Agustus 2021, stok beras menyentuh angka 7,60 juta ton yang tersebar di penggilingan sebanyak 1,52 juta ton, pedagang 708 ribu ton, Bulog 1,16 juta ton, dan lainnya.
Sementara itu, kinerja ekspor pertanian periode Januari–Juli 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami pertumbuhan positif, yakni 8,72 persen (YoY). Dengan total ekspor secara keseluruhan dari Januari hingga Juli 2021 mencapai US$2,24 miliar.
Di sisi lain, nilai impor Indonesia pada Juli 2021 mencapai US$15,11 miliar atau turun 12,22 persen jika dibandingkan Juni 2021. Secara spesifik, impor produk nonmigas pada Juli 2021 yang mencapai US$13,33 miliar, juga turun sebesar 10,67 persen jika dibandingkan Juni 2021.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri mengatakan bahwa tugas dan fungsi Kementan selama ini fokus menangani produktivitas dan budidaya. Sementara terkait harga dan stabilisasi pangan ditangani bersama dengan kementerian dan lembaga lain. Namun di samping itu, Kementan juga mendorong hilirisasi produk pertanian agar memiliki nilai tambah bagi petani.
"Alhamdulillah kita sudah memenuhi target, di mana produksi beras kita selama kurang lebih dua tahun terakhir dalam kondisi cukup dan terkendali. Bahkan kita bisa menjaga ketersediaan 11 bahan pokok untuk kebutuhan 270 juta masyarakat Indonesia," ujar Kuntoro, Jumat, 27 Agustus 2021.
Adapun beberapa masalah distribusi pangan yang terjadi saat ini, menurutnya terkait infrastruktur pemasaran dan logistik, di mana produk pertanian bersifat perishable, sehingga perlu penanganan khusus. Diperlukan banyak intervensi berbagai pihak dalam memperbaiki infrastruktur, informasi pasar, dan distribusi produk pertanian, selain pemanfaatan teknologi pascapanen.
"Masalah ini sebenarnya butuh dukungan juga dari kementerian dan instansi lain, juga dukungan dari Pemda dan stakeholder yang ada," katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang, Budi S Januardi menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian sebagai leading sector pembangunan pertanian Indonesia.
"Kami mendukung Kementan dalam membangun Infrastruktur pemasaran hasil pertanian maupun penanganan produknya. Alhamdulillah sudah kita inisiasi sebagai bentuk dukungan bagi pelaku utama dan pelaku usaha," kata Budi.
Budi menambahkan, sejauh ini pihaknya juga sudah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pandeglang Berkah Maju yang bergerak pada budidaya maupun pemasaran beras, jagung, sorgum, dan komoditas pertanian lainnya.
"Kami terus berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas pangan pokok untuk mempertahankan Pandeglang sebagai kontributor pangan beras terbesar bagi Provinsi Banten dan nasional. Upaya ini terus dilakukan dengan percepatan tanam dan pemberian bantuan bibit berkualitas," ujarnya.
Selain itu, Budi juga menyampaikan terima kasih atas fasilitas dan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian yang diinisiasi Kementan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
"Kami berharap KUR pertanian menjadi solusi bagi para pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian dalam memperkuat permodalan, sehingga dapat lebih berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraannya," tutupnya.
Perlu diketahui, saat ini Kementerian Pertanian gencar mendorong pemanfaatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian yang disediakan pemerintah dengan total anggaran sekitar Rp 70 triliun.
Kementan juga telah merumuskan 5 strategi cara bertindak atau (5CB) sektor pertanian, sebagai upaya penyediaan ketersediaan pangan dan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.(*)
