Sarief Hasan Minta Pemerintah Terbuka Tentang Freeport

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan

    INFO NASIONAL - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap  lingkungan di Papua. Pasalnya, tambang bawah tanah terbesar di dunia yang ada di Papua kini kembali dikelola dan dieksplorasi oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI).

    Syarief Hasan menilai, Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap lingkungan hidup. "Selama ini, PT Freeport Indonesia melakukan ekplorasi  tambang di bawah tanah tersebut sangat berpotensi yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang meluas dan tanpa pengawasan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan semakin bertambah,” ujarnya.

    Terlebih, banyak wilayah-wilayah bekas tambang yang dibiarkan begitu saja. "Bekas tambang yang sangat besar sangat berbahaya bagi manusia dan berpotensi merusak ekosistem kehidupan yang ada di bumi Papua,” kata Syarief Hasan.

    Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengungkapkan agar pembangunan harus dinikmati langsung secara maksimal oleh  masyarakat Indonesia asli Papua. "Papua masih tergolong daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Padahal selama ini, Papua memiliki isi bumi yang sangat banyak dan kaya, namun belum  dinikmati secara maksimal oleh masyarakat Indonesia asli Papua,” ujarnya.

    Ia  menegaskan, hasil alam Papua tidak boleh hanya dinikmati oleh pihak investor luar. Ia pun mendapat  informasi bahwa  saham 51persen milik Pemerintah belum dibayarkan. "Dari Komisi VII DPR RI, kami mendapatkan informasi bahwa klaim saham 51% dari PT Freeport Indonesia belum dibayar oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah diharapkan secara terbuka menyampaikan dan menjelaskan secara transparan kepada Rakyat kondisi sebenarnya, karena selama ini  Rakyat mendapat penjelasan bahwa Pemerintah telah membayar lunas Saham tersebut,” kata Syarief Hasan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.