Ombudsman Minta Tunda Sertifikat Vaksin untuk Akses Layanan Publik

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pedagang menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 miliknya di pasar tradisional Rangkasbitung, Lebak, Banten, Jumat, 6 Agustus 2021. Pedagang pasar ini yang mau berjualan diwajibkan untuk memiliki sertifikat vaksin Covid-19. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas

    Pedagang menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 miliknya di pasar tradisional Rangkasbitung, Lebak, Banten, Jumat, 6 Agustus 2021. Pedagang pasar ini yang mau berjualan diwajibkan untuk memiliki sertifikat vaksin Covid-19. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman, Indraza Marzuki Rais, meminta agar wacana pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat akses pelayanan publik ditunda. “Kami harap jangan dulu diterapkan karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin Covid-19,” kata Indraza dalam keterangannya, Jumat, 27 Agustus 2021.

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 27 Agustus 2021, Indraza menuturkan bahwa penerima vaksin Covid-19 dosis pertama sebanyak 60,43 juta jiwa atau 29,02 persen dari total sasaran sebanyak 208,26 juta. Sedangkan penerima dosis kedua sebanyak 34,12 juta jiwa atau 16,38 persen.

    Indraza mengungkapkan, dari fakta di lapangan, penolakan terhadap vaksin Covid-19 sudah jauh menurun. Sebab, animo masyarakat cukup tinggi untuk mendapatkan vaksin. Sayangnya, kata Indraza, tingginya animo ini belum diimbangi dengan fasilitas dan jumlah stok vaksin yang mencukupi.

    “Kami menemukan fakta bahwa stok dan distribusi vaksin masih terkendala, baik sarana angkut, daya jangkau, tenaga vaksinator, dan sentra vaksinasi yang menjadi padat dan menimbulkan kerumunan,” ujarnya.

    Karena itu, Indraza menilai wacana pemberlakuan sertifikat vaksin untuk akses pelayanan publik perlu memperhatikan perkembangan vaksinasi di masing-masing daerah. 

    Dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi menyebutkan sanksi administrasi bagi yang menolak vaksinasi. Pasal 13A disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima namun tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan atau denda.

    Lebih lanjut, Ombudsman memandang perlunya suatu petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di sentra yang memuat indikator apa saja yang harus dipenuhi, agar pelaksanaan vaksinasi di setiap sentra seragam. “Untuk sentra yang sudah berhasil melaksanakan vaksin tanpa kerumunan perlu dijadikan acuan,” katanya.

    Baca juga: KPK Tolak Tindakan Korektif TWK, Ombudsman Lanjut ke Resolusi dan Monitoring

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.