KPK Jebloskan Eks Bupati Kutai Timur dan Istri ke Lapas Tangerang

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Kutai Timur (nonaktif) Ismunandar bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Senin, 28 September 2020. Ismunandar diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pengerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur tahun 2019-2020. TEMPO/Imam Sukamto

    Bupati Kutai Timur (nonaktif) Ismunandar bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Senin, 28 September 2020. Ismunandar diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pengerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur tahun 2019-2020. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim Jaksa Eksekusi KPK menjebloskan mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan eks Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria Riarinda ke penjara, Kamis, 26 Agustus 2021. Pasangan suami istri itu dijebloskan ke penjara dalam rangka eksekusi putusan Pengadilan Tipikor Samarinda yang menyatakan keduanya terbukti bersalah melakukan korupsi.

    "Terpidana Ismunandar dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan," kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 7 Agustus 2021.

    Ismunandar juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan tahanan. Selain pidana pokok, hakim juga mewajibkan Ismunandar membayar uang pengganti Rp 27,4 miliar sebulan setelah putusan inkrah dan pencabutan hak politik selama 5 tahun.

    Sementara istrinya, Encek dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 6 tahun. Dia juga dihukum membayar denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Sementara pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 629 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman.

    Hakim menyatakan mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur. Dia juga menerima suap dari pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Kutim hingga Rp 22 miliar. Sementara istrinya selaku Ketua DPRD disebut juga menerima uang dari pejabat di lingkungan Pemkab Kutim.

    Baca juga: Kasus Bupati Kutai Timur, ICW: Dinasti Politik Penyakit Demokrasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.