Tender Sistem IT Mahkamah Agung Capai Ratusan Miliar, Ada Email Sampai Anti-Spam

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.

    Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta.

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung menganggarkan pengadaan penguatan IT senilai ratusan miliaran rupiah. Mulai dari pengadaan email dan anti spam senilai Rp 6 miliar, hingga peningkatan perangkat jaringan senilai Rp 65 miliar.

    Untuk pengadaan email dan anti spam, misalnya, dari yang tertera dalam lpse.mahkamahagung.go.ig, pengadaan jaringan ini akan digunakan di Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

    Sistem pengadaannya adalah tender pascakualifikasi satu file, dengan harga terendah sistem gugur. Ada 12 peserta tender yang ikut.

    Tertera bahwa cara pembayaran dilakukan dengan lumsum. Nilai pagu paketnya Rp 6 miliar, dan nilai HPS paket Rp 5.995.850.287. Pengadaan ini dibuat pada 7 Mei 2021 lalu.

    Sementara itu, untuk peningkatan perangkat jaringan, kode tendernya adalah 7085555 dan telah dibuat pada 12 Maret 2021. Nilai pagu paketnya mencapai Rp 65 miliar dengan cara pembayaran dengan metode lumsum. Ada 10 peserta yang ikut dalam tender ini.

    Ada juga pengadaan storage e-court dan e-litigasi yang nilainya mencapai Rp 29,7 miliar. Tender ini dibuat ada 12 Juli 2021 dan diikuti oleh 36 peserta.

    Bahkan pengadaan server storage bagi eselon 1 tercatat mencapai nilai Rp 50 miliar. Kode tendernya adalah 7557555. Persyaratan kualifikasi teknis yang tertera untuk ikut dalam tender tersebut hanyalah layanan purnajual saja.

    Jumlah tender di Mahkamah Agung ini jauh lebih besar dibanding nilai tender pembangunan gedung Pengadilan Agama Sukadana senilai Rp 15,2 miliar, dan kantor Pengadilan Agama Pringsewu sebesar Rp 18,5 miliar.

    Baca juga: KY Tagih Kajian Pemerintah Soal Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.