Gabung Koalisi Jokowi, PAN Dikabarkan Ditawari Jatah Menhub atau Menko PMK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan memberi sambutan saat acara HUT ke-22 PAN, di DPP PAN, Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2020.  ANTARA/Galih Pradipta

    Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan memberi sambutan saat acara HUT ke-22 PAN, di DPP PAN, Jakarta, Ahad, 23 Agustus 2020. ANTARA/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    Dua sumber Tempo di Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan Istana sudah tiga kali menawarkan jabatan menteri untuk Ketua Umum partai tersebut, Zulkifli Hasan, sejak beberapa bulan lalu.   

    "PAN sudah lama berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dan diminta membantu pemerintah. Sebetulnya sudah diberikan beberapa nama ke Presiden dari reshuffle pertama," kata seorang narasumber ini kepada Tempo, Kamis, 26 Agustus 2021.

    Sumber ini mengatakan Istana menawarkan dua kementerian kepada Zulkifli. Yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kementerian Perhubungan.

    Sumber ini menuturkan PAN sebenarnya agak keberatan dengan dua kementerian tersebut. Alasannya, dua lembaga ini tak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Partai ini disebut-sebut ingin jatah di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sebab, lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat.

    Di internal PAN, kata salah satu narasumber, nama Zulkifli didorong mengisi pos Menko PMK lantaran senioritas dan pengalamannya. Orang nomor satu di PAN itu pernah menjadi Menteri Kehutanan dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

    Tempo mengkonfirmasi informasi ini kepada Zulkifli Hasan tetapi tak direspons. Adapun Wakil Ketua Umum, Viva Yoga Mauladi, enggan menanggapi ihwal portofolio kabinet yang ditawarkan ke partainya. Viva Yoga mengatakan urusan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.  "Saya tidak tahu soal itu, karena itu kewenangan dan hak prerogatif Presiden dan PAN menghormati hal tersebut," ujarnya pada Kamis malam, 26 Agustus 2021.

    Baca juga: PAN Gabung Koalisi Jokowi, Demokrat Curiga Demi Amandemen UUD 1945


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.