Begini Cerita Lobi-lobi Agar PAN Merapat ke Koalisi Jokowi dan Jatah di Kabinet

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kanan) bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa (kiri), Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir (tengah), Sekjen PAN Eddy Soeparno (kedua Kanan) dan Wakil Ketua Umum PAN Asman Abnur (kedua kiri) tiba di acara HUT ke-22 PAN, di DPP PAN, Jakarta, Minggu (23 Agustus 2020).  ANTARA/Galih Pradipta

    Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (kanan) bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa (kiri), Ketua Dewan Kehormatan PAN Sutrisno Bachir (tengah), Sekjen PAN Eddy Soeparno (kedua Kanan) dan Wakil Ketua Umum PAN Asman Abnur (kedua kiri) tiba di acara HUT ke-22 PAN, di DPP PAN, Jakarta, Minggu (23 Agustus 2020). ANTARA/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional atau PAN akhirnya menyatakan bergabung dengan koalisi Jokowi. Keputusan PAN merapat ke pemerintahan terungkap setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno hadir dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan partai koalisi pendukung pemerintah.

    Sebelum keputusan PAN merapat ke pemerintah, sejumlah lobi-lobi dilakukan. Dua politikus Senayan yang mengetahui komunikasi PAN dan Istana menyatakan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan setidaknya tiga kali ditawari untuk menjadi menteri. Komunikasi itu terjalin sejak beberapa bulan lalu.

    "PAN sudah lama berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dan diminta membantu pemerintah. Sebetulnya sudah diberikan beberapa nama ke Presiden dari reshuffle pertama," kata seorang narasumber ini kepada Tempo, Kamis, 26 Agustus 2021.

    Dua narasumber ini menyebutkan, Zulkifli menyodorkan nama mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir. Akan tetapi, Istana menawarkan agar Zulkifli yang mengisi jatah tersebut. Zulkifli, kata dua narasumber Tempo, menyatakan ingin berfokus mengurus partai. Ia lantas menyodorkan nama lain, seperti Asman Abnur, Eddy Soeparno, dan Viva Yoga Mauladi.

    Narasumber yang sama menyebutkan ada dua portofolio yang ditawarkan kepada PAN, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menteri Perhubungan. Jika Presiden memberikan posisi Menko, kemungkinan besar Zulkifli yang akan mengisi pos tersebut.

    Namun bila untuk Menteri Perhubungan, PAN akan menyodorkan nama kader selain Zulkifli. Di sisi lain, ada sejumlah pandangan di internal partai bahwa portofolio kementerian ini kurang berdampak langsung terhadap masyarakat. PAN disebut-sebut mengharapkan pos Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah karena lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat.

    Belum dapat dipastikan pos kementerian apa yang akan diisi oleh PAN setelah perkembangan teranyar pernyataan partai bergabung ke koalisi pemerintah. Di internal PAN, kata salah satu narasumber, nama Zulkifli didorong mengisi pos Menko PMK lantaran senioritas dan pengalamannya. Orang nomor satu di PAN itu pernah menjadi Menteri Kehutanan dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

    Setelah persamuhan di Istana kemarin, lanjut narasumber tersebut, Presiden Jokowi sempat membisiki Zulkifli bahwa akan ada pembahasan lebih lanjut di antara mereka. "Presiden Jokowi sempat membisikkan kepada Pak Zul, nanti Pak Zul kita akan bicara lagi terkait bagaimana kerja sama ke depan," katanya menirukan.

    Tempo mengkonfirmasi informasi ini kepada Zulkifli Hasan tetapi tak direspons. Adapun Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi enggan menanggapi ihwal portofolio kabinet yang ditawarkan ke partainya. Viva Yoga mengatakan urusan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. "Saya tidak tahu soal itu, karena itu kewenangan dan hak prerogatif Presiden dan PAN menghormati hal tersebut," ujarnya pada Kamis malam, 26 Agustus 2021.

    Adapun menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, portofolio Menko PMK atau Menteri Perhubungan memang mungkin ditawarkan kepada PAN. Menurut dia, secara historis PAN memiliki rekam jejak di dua posisi tersebut.

    Mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Sedangkan posisi Menteri Koordinator PMK atau menteri yang mengurusi kesejahteraan rakyat biasa diisi oleh representasi Muhammadiyah. "Pak Hatta pernah menjadi Menhub, PMK selalu Muhammadiyah, selain Puan (Maharani). Apakah rekam jejak ini mau dilanjut atau tidak, Presiden Jokowi kadang agak sulit ditebak," kata Adi kepada Tempo soal bergabungnya PAN, Kamis, 26 Agustus 2021.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI

    Baca: Merapat ke Pemerintah, PAN Serahkan Kursi Menteri ke Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.