Masuknya PAN ke Koalisi Jokowi Dinilai Semakin Bahayakan Demokrasi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pakar Sosial Politik UI yang juga aktivis 1998 Ubedilah Badrun. Tempo/Tony Hartawan

    Pakar Sosial Politik UI yang juga aktivis 1998 Ubedilah Badrun. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kalangan menilai bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi pendukung Presiden Joko Widodo makin membahayakan kondisi demokrasi Indonesia. Merapatnya PAN ke pemerintahan dinilai akan kian melemahkan checks and balances.

    Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun menyayangkan pilihan sikap politik PAN ini. Menurut dia, PAN berkoalisi penuh justru di saat rezim pemerintahan hari ini berada dalam performa terburuknya.

    "Itu menunjukkan PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan terlihat sangat pragmatis," kata Ubedilah ketika dihubungi, Kamis, 26 Agustus 2021.

    Ubedilah mengatakan, rezim ini dalam performa terburuk lantaran anjloknya indeks demokrasi, korupsi yang merajalela, munculnya sejumlah pelanggaran HAM di saat banyak kasus HAM masa lalu yang tak tuntas, hingga memburuknya perekoomian dengan defisit APBN dan membengkaknya utang negara.

    Menurut Ubedilah, PAN seolah melegitimasi langkah buruk rezim pemerintahan saat ini. Konsolidasi koalisi pemerintah yang makin bertambah kuat karena masuknya PAN, Ubedilah melanjutkan, bisa jadi menunjukkan situasi berbahaya atau ketakutan rezim saat ini.

    Di sisi lain, ia menilai mungkin juga konsolidasi itu bersifat semu karena semakin meluasnya ketidakpercayaan publik, bahkan dunia internasional. "Dampaknya demokrasi di Indonesia semakin tidak berkualitas dan makin berbahaya karena makin bertambahnya pendukung rusaknya demokrasi," ujar Ubedilah.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyampaikan prediksi serupa. Menurut Adi, kekuasaan pemerintah akan semakin powerful, sedangkan kontrol dari parlemen hampir tidak ada. "Bahaya bagi demokrasi," kata Adi secara terpisah.

    Adi mengatakan sudah banyak contoh kebijakan yang dipaksakan pemerintah dan koalisi pendukungnya kendati mendapat penolakan publik, seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan UU Cipta Kerja. Ia melanjutkan, pola yang sama dikhawatirkan terjadi untuk agenda amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang mengubah pasal-pasal krusial, seperti masa jabatan presiden.

    Bergabungnya PAN, ujar Adi, menunjukkan semakin mengecilnya kelompok oposisi pemerintah di parlemen. "Ini matinya kelompok oposisi parlemen. Kini gantinya kelompok mural. Belakangan kelompok mural ini yang malah lebih ditakuti," kata Adi.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI

    Baca: Koalisi Jokowi Makin Gemuk dengan PAN, PKS Sitir Adagium Power Tends to Corrupt


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.