TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) kini akhirnya bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sikap partai tersebut ditandai dengan hadirnya PAN dalam rapat pimpinan partai koalisi bersama Jokowi pada Rabu, 25 Agustus 2021.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan kehadiran pimpinan partainya sudah menegaskan posisi PAN yang selama ini kerap dianggap abu-abu. "PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," tuturnya saat dihubungi di hari yang sama.
Tempo merangkum kembali sejumlah fakta dari bergabung PAN ke koalisi Jokowi, berikut di antaranya:
Sejak Awal Mendukung
Sejak 2019 lalu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah mengklaim bahwa PAN mendukung pemerintahan Jokowi tanpa syarat. Kendati demikian, Zulkifli menyebut PAN tidak perlu masuk dalam koalisi. Terakhir pada 1 Juni 2021, Zulkifli mengatakan suatu kehormatan apabila PDI Perjuangan membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai yang dia pimpin.
"PDI Perjuangan adalah partai politik besar, sehingga apabila mengajak kami untuk berkoalisi, itu suatu kehormatan," kata Zulkifli usai menghadiri acara Penggalangan Dana Kemanusiaan untuk Palestina, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 1 Juni 2021.
Koalisi Makin Gemuk
Adapun koalisi pendukung pemerintah yakni; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan.
Di luar enam parpol itu, ada beberapa parpol yang tidak lolos ke Senayan juga yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah yaitu Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hanura, Partai Perindo, PKPI serta Partai Bulan Bintang.
Rapat 25 Agustus
Lalu, rapat digelar antara Jokowi pada partai koalisi yang punya kursi di Senayan saja. Saat itulah, PAN hadir diwakili Zulkifli dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.
"Beliau (Zulkifli dan Eddy) memberikan energi positif bagi konsolidasi pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf Amin yang sangat penting di tengah pandemi," ujar Hasto dalam keterangannya, Rabu, 25 Agustus 2021.
Prediksi Reshuffle
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memprediksi, bergabungnya PAN ke koalisi pemerintahan Jokowi ini menandai akan terjadinya reshuffle kabinet dalam waktu dekat. "Ini sinyal kuat dalam waktu dekat akan terjadi reshuffle dan PAN mendapat kursi menteri," kata Adi kepada Tempo, Kamis, 26 Agustus 2021.
Sementara, PAN dikabarkan akan mendapat jatah menteri di kabinet. Dua politikus Senayan yang mengetahui komunikasi PAN dan Istana menyatakan, Zulkifli Hasan setidaknya tiga kali ditawari untuk menjadi menteri. Komunikasi itu terjalin sejak beberapa bulan lalu.
"PAN sudah lama berkomunikasi dengan Presiden Jokowi dan diminta membantu pemerintah. Sebetulnya sudah diberikan beberapa nama ke Presiden dari reshuffle pertama," kata seorang narasumber ini kepada Tempo, Kamis, 26 Agustus 2021.
Tawaran untuk Zulkifli
Dua narasumber ini menyebutkan, Zulkifli menyodorkan nama mantan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir. Akan tetapi, Istana menawarkan agar Zulkifli yang mengisi jatah tersebut.
Zulkifli, kata dua narasumber Tempo, menyatakan ingin berfokus mengurus partai. Ia lantas menyodorkan nama lain, seperti Asman Abnur, Eddy Soeparno, dan Viva Yoga Mauladi.
Tempo mengkonfirmasi informasi ini kepada Zulkifli Hasan tetapi tak direspons. Adapun Viva Yoga Mauladi enggan menanggapi ihwal portofolio kabinet yang ditawarkan ke partainya.
Respon PKS
Di sisi lain, PKS dan Demokrat yang kini berada di luar pemerintah ikut menyampaikan sikap usai PAN bergabung degan partai koalisi. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mengatakan bergabungnya PAN ke koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan hak dari partai politik itu sendiri.
Kendati begitu, ia menyoroti semakin besarnya koalisi pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. Dengan bergabungnya PAN, tujuh dari sembilan partai di parlemen kini menjadi pendukung pemerintah. Mereka menguasai 471 dari 575 kursi atau 81,91 persen suara di Dewan Perwakilan Rakyat.
Mardani menyitir adagium kondang yang disampaikan Lord Acton, yakni 'power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely'. Mardani mengingatkan bahwa kekuasaan cenderung menyimpang.
"Makin besar kekuasaan makin besar peluang penyimpangannya," ujar anggota Komisi Pemerintahan DPR ini.
Respon Demokrat
Sementara, Partai Demokrat Demokrat berharap pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Termasuk, bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid-19.
"Bukan malah bahas-bahas memperpanjang masa jabatan presiden yang bakal buat gaduh dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat," kata juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis pada Kamis, 26 Agustus 2021.
Baca: Masuk Koalisi Jokowi, PAN Dikabarkan Akan Isi Pos Kementerian Ini
