Anggota DPD Desak Presiden Bentuk Tim Khusus Usut Insiden Papua

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Waka I Komite I DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma

    Waka I Komite I DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma

    INFO NASIONAL - Wakil Ketua I Komite I DPD RI, Filep Wamafma mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti dan mengusut tuntas dugaan agenda lain di balik operasi militer di Intan Jaya, Papua. Hal itu berkaitan dengan kajian sejumlah LSM di Papua yang bergulir ke ruang publik.

    Filep mengatakan Presiden selaku panglima tertinggi, seharusnya mengetahui persoalan ini karena sifatnya mendasar dan krusial. Sehingga muncul pertanyaan apakah temuan tersebut juga berkontribusi pada kegagalan Otsus Jilid 1. Dia berharap persoalan tersebut segera terurai dengan jelas agar cita-cita membangun kesejahteraan masyarakat Papua diantaranya melalui Otsus dapat terwujud.

    “Rakyat Papua membutuhkan ketegasan Presiden. Temuan-temuan dari berbagai LSM harus ditindaklanjuti, minimal dengan membentuk Satgas. Apakah Otsus Jilid 1 gagal karena permainan operasi militer namun berkedok investasi? Kita semua harus mencari benang merah ini supaya Otsus Jilid 2 tidak dihantui oleh operasi militer dan mengulangi kegagalan yang sama,” ujar Filep.

    Dia juga melihat data mencurigakan terkait tingginya biaya keamanan di Papua yang terus digelontorkan. “Kita juga menaruh curiga terkait permainan dana Otsus. Biaya keamanan itu termasuk paling tinggi. Jangan – jangan operasi militer diadakan juga hanya karena tidak ingin dana tersebut terhenti. Disamping diduga agenda-agenda lainnya,” kata senator yang juga akademisi ini.

    Filep menegaskan, fokus persoalan tersebut tentu berdampak langsung kepada masyarakat Papua, terkait hak-hak masyarakat asli Papua yang terancam apabila temuan tersebut benar. Karena itu, temuan ini menyisakan pertanyaan apakah operasi-operasi militer yang dilakukan di Papua, murni disebabkan oleh gangguan keamanan, ketertiban, atau gerakan pro kemerdekaan. 

    Keberadaan militer dan peristiwa-peristiwa di Papua, kata  Filep, telah menyebabkan rasa traumatis bagi masyarakat. “Saya tidak ingin menunjuk siapa yang berada di balik ini semua. Entah pejabat entah bukan pejabat, yang jelas temuan di atas harus ditindaklanjuti. Bila perlu, Komnas HAM ikut turun tangan untuk menguraikan, kejahatan HAM di balik investasi dan operasi militer. Kalau sampai temuan itu benar, mau dibawa kemana wibawa Pemerintah dalam hal ini Presiden? Karena sudah puluhan tahun berjalan.” ujarnya.

    Sebelumnya, rilis para peneliti dari YLBHI, Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua, WALHI Papua, WALHI Eksekutif Nasional, KontraS, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, dan JATAM, menemukan indikasi hubungan antara operasi militer di Papua dengan konsesi perusahaan tambang di sana. Studi kasus Intan Jaya dengan pendekatan ekonomi-politik menegaskan oligarki sedang bertumbuh di Papua.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.