Komnas HAM Nilai Arahan Jokowi Soal TWK Mirip dengan Rekomendasi Lembaganya

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam saat audiensi Komnas HAM dengan sejumlah guru besar dari Universitas di Indonesia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan audiensi dengan sejumlah guru besar dari universitas di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam saat audiensi Komnas HAM dengan sejumlah guru besar dari Universitas di Indonesia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan audiensi dengan sejumlah guru besar dari universitas di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Choirul Anam menilai arahan Presiden Joko Widodo mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mirip dengan rekomendasi lembaganya.

    “Terkait arahan Presiden yang dinyatakan posisinya tetap tidak berubah. Itu dekat sekali dengan rekomendasi Komnas HAM. Bahkan salah satu rekomendasi Komnas HAM juga merujuk pada arahan tersebut,” kata Choirul Anam lewat keterangan tertulis, Rabu, 25 Agustus 2021.

    Choirul Anam berharap Komnas HAM bisa menyampaikan laporan tersebut secara langsung ke Presiden. Sehingga, lembaganya bisa memberikan penjelasan lebih lengkap. “Kami berharap bisa menyampaikan laporan tersebut secara langsung serta memberikan penjelasan kepada Presiden,” kata dia.

    Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengetahui tentang tuntutan agar turun langsung mengatasi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi, kata dia, sudah mendengar rekomendasi dari Ombudsman RI dan Komnas HAM, yang menyelidiki dugaan pelanggaran dalam TWK tersebut.

    "Presiden menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM. Arahan Presiden terkait hal pengalihan status pegawai KPK telah disampaikan sebelumnya dan tidak berubah," kata Dini dalam keterangan tertulis, Selasa, 24 Agustus 2021.

    Meski begitu, Dini mengatakan saat ini proses hukum berupa gugatan TWK masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Dini pun mengatakan Presiden Jokowi akan menghormati proses hukum yang masih berjalan dan akan menunggu hasil putusan MK dan MA.

    "Presiden berharap dan percaya bahwa MK dan MA akan memberikan putusan yang seadil-adilnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat," kata Dini.

    Baca: Komnas HAM Duga Penyingkiran Pegawai KPK Lewat TWK Terencana


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.