Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kemenkes Minta Pejabat Paham Booster Vaksin Moderna Prioritas untuk Nakes

image-gnews
Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu (tengah) menyerahkan vaksin AstraZaneca ke Direktur Rumah Sakit Ukrida, Eka Widrian Suradji (kedua kiri) disaksikan Ketua Umum KILLCOVID19 Adharta Ongkosaputra (kanan) di Rumah Sakit Ukrida, Jakarta, Selasa 1 Juni 2021. Memperingati Hari Lahir Pancasila Komunitas Indonesia Lawan Libas COVID-19 (KILLCOVID19) bekerja sama dengan Kemenkes, RS Ukrida dan RS Pertamina Bina Medika melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada 5000 warga pra-lansia, difabel, tuna wisma dan tokoh agama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu (tengah) menyerahkan vaksin AstraZaneca ke Direktur Rumah Sakit Ukrida, Eka Widrian Suradji (kedua kiri) disaksikan Ketua Umum KILLCOVID19 Adharta Ongkosaputra (kanan) di Rumah Sakit Ukrida, Jakarta, Selasa 1 Juni 2021. Memperingati Hari Lahir Pancasila Komunitas Indonesia Lawan Libas COVID-19 (KILLCOVID19) bekerja sama dengan Kemenkes, RS Ukrida dan RS Pertamina Bina Medika melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada 5000 warga pra-lansia, difabel, tuna wisma dan tokoh agama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan vaksin Moderna sebagai booster hanya boleh diberikan kepada para tenaga kesehatan. Menurut Maxi, Kemenkes juga telah mengeluarkan surat edaran ihwal prioritas vaksin booster ini.

"Itu edaran sudah kami sampaikan, saya sudah tiga kali bikin edaran, hanya untuk nakes," kata Maxi seusai Rapat Kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 25 Agustus 2021.

Hal ini disampaikan Maxi saat ditanya ihwal adanya sejumlah pihak selain tenaga kesehatan yang diduga telah menerima vaksin Moderna untuk booster, misalnya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan seorang influencer.

Maxi pun mengimbau agar para pejabat publik memahami prioritas pemberian booster bagi para tenaga kesehatan. Ia mengingatkan, nakes adalah garda terdepan yang berhadapan dengan pasien Covid-19.

"Kami mengimbau supaya itu tolong, apalagi pejabat ya harus paham yang harus diprioritaskan tenaga kesehatan," kata Maxi.

Kemenkes pun kembali mengeluarkan surat edaran setelah banyak desakan dari publik yang protes lantaran orang-orang selain nakes sudah mulai menerima dosis vaksin ketiga. Menurut Maxi, Kementerian juga menegur para kepala dinas kesehatan.

"Kami mengimbau begitu dan sekaligus edaran tertulis, kemarin saya keluarkan lagi karena desakan orang bahwa ada orang yang bukan nakes sudah mulai dosis tiga, jadi kami langsung buat edaran, mengingatkan saja, menegur termasuk kepala dinas," kata Maxi.

Selain itu, Kemenkes membuat pakta integritas untuk para kepala dinas dan kepala rumah sakit untuk tak memberikan dosis ketiga selain kepada tenaga kesehatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari video obrolan dengan Presiden Jokowi yang bocor sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengaku sudah mendapatkan vaksin booster jenis Moderna. Video yang sebelumnya diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden itu kini telah disunting.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi Kesehatan DPR hari ini, Menkes Budi Gunadi Sadikin tak menjawab tegas pertanyaan anggota Dewan ihwal booster vaksin Moderna untuk para pejabat. Budi hanya menanggapi pertanyaan ihwal kemungkinan pemberian vaksin dosis ketiga untuk masyarakat umum.

Menurut Budi, suntik vaksin dosis ketiga secara clinical memang terbukti memberikan perlindungan lebih baik dari Covid-19. Ia mengatakan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tidak menganjurkan pemberian vaksin ketiga ini bukan karena alasan klinis, tetapi etik.

Ia mengatakan sampai saat ini baru sekitar 58 juta masyarakat Indonesia yang beruntung bisa mendapatkan akses untuk suntik vaksin Covid-19 dosis pertama. Adapun yang sudah menerima dosis kedua baru sekitar 30 juta.

"Dengan jumlah vaksin yang masih terbatas mungkin akan lebih pas memang itu kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang even (bahkan) belum mendapatkan kesempatan untuk suntik pertama," ucap Budi Gunadi.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA

Baca: Anggota DPR Pertanyakan Vaksin Booster Moderna untuk Pejabat, Apa Kata Menkes?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

11 jam lalu

Petugas fogging melakukan pengasapan di RW 05, Sunter Agung, Jakarta Utara, Selasa, 8 Agustus 2023. Kegiatan fogging ini sebagai upaya untuk mencegah meluasnya demam berdarah dengue (DBD) di daerah tersebut. Sebelumnya, salah seorang warga di RW 05 terkena DBD. Masyarakat diminta untuk mewaspadai akan ancaman DBD saat musim kemarau dengan tetap menjaga kebersihan dilingkungan tempat tinggal. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Hari Demam Berdarah Nasional, Ini 4 Cara Mencegah DBD

22 April ditetapkan sebagai Hari Demam Berdarah Nasional oleh Kemenkes, meningkatkan kesadaran wargauntuk dapat mencegah penyakit DBD.


Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

3 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Kasus Korupsi APD di Kemenkes, KPK Panggil Saksi Lain untuk Konfirmasi Keterangan Politikus PDIP Ihsan Yunus

KPK mengatakan terdapat bukti mark up harga pada kasus korupsi APD di Kemenkes. Harga pengadaan APD sangat jauh dari kewajaran.


Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

3 hari lalu

Ribuan tenaga kesehatan atau Nakes berunjuk rasa di depan Monas untuk menagih janji pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi aparat sipil negara atau ASN, Kamis, 22 Sepetember 2022. Nakes yang sudah menjadi garda terdepan melawan Covid-19 merasa dikhianati, sebelumya pemerintah menjanjikan mereka menjadi ASN di awal pandemi. TEMPO/Magang/Aqsa Hamka
Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

Pemerintah pusat diminta menjembatani Pemerintah Kabupaten Manggarai dan nakes yang dipecat untuk menemukan solusi bersama.


5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

4 hari lalu

Ilustrasi pernikahan outdoor di Candi Prambanan. Dok. istimewa
5 Tes Kesehatan yang Perlu Dilakukan Bagi Pasangan Pra Nikah

Tes kesehatan pra-nikah adalah langkah proaktif yang dapat membantu membangun dasar yang kuat untuk pernikahan yang sehat dan bahagia.


Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

5 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

5 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

6 hari lalu

Ilustrasi Bidan. shutterstock.com
Penjelasan Kemenkes soal Isu Batalkan NIK PPPK Bidan Pendidik

Sebelumnya, ratusan pelamar D4 Bidan Pendidik dinyatakan lulus seleksi PPPK 2023, Namun, pada April 2024, NI PPPK dibatalkan oleh Kemenkes.


Komplikasi dan Cara Pencegahan HFMD, Potensi Tinggi Menular Selama Libur Lebaran 2024

10 hari lalu

Ilustrasi cuci tangan. pixabay.com
Komplikasi dan Cara Pencegahan HFMD, Potensi Tinggi Menular Selama Libur Lebaran 2024

Hand, foot, and mouth disease (HFMD) atau flu Singapura yang menyerang selama libur Lebaran 2024 sebabkan komplikasi penyakit lain. Ini pencegahannya


Kemenkes Wanti-wanti Penyakit HFMD dan Demam Berdarah di Libur Lebaran 2024

10 hari lalu

Sejumlah perawat dengan menggunakan masker melakukan pemeriksaan terhadap LSY (5 tahun) warga negara Singapura suspect flu babi (H1N1) di ruang isolasi RSUD Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Selasa (21/7). ANTARA/Yusnadi Nazar
Kemenkes Wanti-wanti Penyakit HFMD dan Demam Berdarah di Libur Lebaran 2024

Penyakit hand, foot, and mouth disease (HFMD) tidak turut libur. Kemenkes ingatkan bahayanya termasuk demam berdarah atau DBD.


DPN FKHN: Ratusan Nakes Hanya Minta Naik Gaji, Selama ini Hanya Dapat Rp 400-600 Ribu

11 hari lalu

Tenaga medis menyuntikkan vaksin Sinopharm saat kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk ekspatriat di Gelanggang Remaja Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 29 Desember 2021. Kegiatan itu diikuti oleh 49 orang ekspatriat atau warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
DPN FKHN: Ratusan Nakes Hanya Minta Naik Gaji, Selama ini Hanya Dapat Rp 400-600 Ribu

Berdasarkan informasi yang diterima Sepri, ratusan nakes itu diberhentikan karena melakukan unjuk rasa kenaikan upah.