Kemenkes Minta Pejabat Paham Booster Vaksin Moderna Prioritas untuk Nakes

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu (tengah) menyerahkan vaksin AstraZaneca ke Direktur Rumah Sakit Ukrida, Eka Widrian Suradji (kedua kiri) disaksikan Ketua Umum KILLCOVID19 Adharta Ongkosaputra (kanan) di Rumah Sakit Ukrida, Jakarta, Selasa 1 Juni 2021. Memperingati Hari Lahir Pancasila Komunitas Indonesia Lawan Libas COVID-19 (KILLCOVID19) bekerja sama dengan Kemenkes, RS Ukrida dan RS Pertamina Bina Medika melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada 5000 warga pra-lansia, difabel, tuna wisma dan tokoh agama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu (tengah) menyerahkan vaksin AstraZaneca ke Direktur Rumah Sakit Ukrida, Eka Widrian Suradji (kedua kiri) disaksikan Ketua Umum KILLCOVID19 Adharta Ongkosaputra (kanan) di Rumah Sakit Ukrida, Jakarta, Selasa 1 Juni 2021. Memperingati Hari Lahir Pancasila Komunitas Indonesia Lawan Libas COVID-19 (KILLCOVID19) bekerja sama dengan Kemenkes, RS Ukrida dan RS Pertamina Bina Medika melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada 5000 warga pra-lansia, difabel, tuna wisma dan tokoh agama. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan vaksin Moderna sebagai booster hanya boleh diberikan kepada para tenaga kesehatan. Menurut Maxi, Kemenkes juga telah mengeluarkan surat edaran ihwal prioritas vaksin booster ini.

    "Itu edaran sudah kami sampaikan, saya sudah tiga kali bikin edaran, hanya untuk nakes," kata Maxi seusai Rapat Kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 25 Agustus 2021.

    Hal ini disampaikan Maxi saat ditanya ihwal adanya sejumlah pihak selain tenaga kesehatan yang diduga telah menerima vaksin Moderna untuk booster, misalnya Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan seorang influencer.

    Maxi pun mengimbau agar para pejabat publik memahami prioritas pemberian booster bagi para tenaga kesehatan. Ia mengingatkan, nakes adalah garda terdepan yang berhadapan dengan pasien Covid-19.

    "Kami mengimbau supaya itu tolong, apalagi pejabat ya harus paham yang harus diprioritaskan tenaga kesehatan," kata Maxi.

    Kemenkes pun kembali mengeluarkan surat edaran setelah banyak desakan dari publik yang protes lantaran orang-orang selain nakes sudah mulai menerima dosis vaksin ketiga. Menurut Maxi, Kementerian juga menegur para kepala dinas kesehatan.

    "Kami mengimbau begitu dan sekaligus edaran tertulis, kemarin saya keluarkan lagi karena desakan orang bahwa ada orang yang bukan nakes sudah mulai dosis tiga, jadi kami langsung buat edaran, mengingatkan saja, menegur termasuk kepala dinas," kata Maxi.

    Selain itu, Kemenkes membuat pakta integritas untuk para kepala dinas dan kepala rumah sakit untuk tak memberikan dosis ketiga selain kepada tenaga kesehatan.

    Dari video obrolan dengan Presiden Jokowi yang bocor sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengaku sudah mendapatkan vaksin booster jenis Moderna. Video yang sebelumnya diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden itu kini telah disunting.

    Dalam Rapat Kerja dengan Komisi Kesehatan DPR hari ini, Menkes Budi Gunadi Sadikin tak menjawab tegas pertanyaan anggota Dewan ihwal booster vaksin Moderna untuk para pejabat. Budi hanya menanggapi pertanyaan ihwal kemungkinan pemberian vaksin dosis ketiga untuk masyarakat umum.

    Menurut Budi, suntik vaksin dosis ketiga secara clinical memang terbukti memberikan perlindungan lebih baik dari Covid-19. Ia mengatakan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tidak menganjurkan pemberian vaksin ketiga ini bukan karena alasan klinis, tetapi etik.

    Ia mengatakan sampai saat ini baru sekitar 58 juta masyarakat Indonesia yang beruntung bisa mendapatkan akses untuk suntik vaksin Covid-19 dosis pertama. Adapun yang sudah menerima dosis kedua baru sekitar 30 juta.

    "Dengan jumlah vaksin yang masih terbatas mungkin akan lebih pas memang itu kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang even (bahkan) belum mendapatkan kesempatan untuk suntik pertama," ucap Budi Gunadi.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA

    Baca: Anggota DPR Pertanyakan Vaksin Booster Moderna untuk Pejabat, Apa Kata Menkes?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.