Anggota DPR Pertanyakan Vaksin Booster Moderna untuk Pejabat, Apa Kata Menkes?

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota dewan DPR RI Komisi IX, Aliyah Mustika (tengah), tertawa saat jajak pendapat di Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, 23 Februari 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

    Anggota dewan DPR RI Komisi IX, Aliyah Mustika (tengah), tertawa saat jajak pendapat di Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, 23 Februari 2015. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat Aliyah Mustika Ilham mempertanyakan adanya sejumlah pejabat yang mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Hal ini sebelumnya terungkap dari video obrolan sejumlah pejabat kepada Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke Kalimantan Timur.

    "Menurut temuan LaporCovid-19 diduga Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Gubernur Kaltim (Isran Noor) sudah menerima vaksin ketiga atau vaksin booster yang jenis Moderna," kata Aliyah dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dan Menteri Kesehatan, Rabu, 25 Agustus 2021.

    Aliyah mempertanyakan mengapa sejumlah pejabat buru-buru menggunakan vaksin booster jenis Moderna. Padahal, sejumlah pihak menilai perlu perhatian mengenai potensi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) penggunaan booster vaksin Moderna untuk para tenaga kesehatan.

    Jika benar para pejabat menerima vaksin booster, Aliyah menilai hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya tegas mengawasi distribusi vaksin hingga daerah. Ia pun meminta pemerintah memperkuat pengawasan tersebut.

    "Dan pemerintah daerah juga perlu memperbaiki mekanisme dan sasaran vaksinasi," ujar Aliyah.

    Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I ini mengatakan, mengingat ketersediaan vaksin yang masih terbatas, booster semestinya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Ia meminta sebaiknya tak membuat gaduh dengan pemberian vaksin kepada para pejabat.

    "Di situasi ini kita perlu memiliki sense of crisis yang tinggi kepada masyarakat dan juga para nakes," kata Aliyah.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak secara tegas menanggapi vaksin dosis ketiga atau booster untuk para pejabat. Ia hanya menjawab pertanyaan ihwal kemungkinan pemerintah memberikan vaksinasi dosis ketiga kepada masyarakat umum.

    Menurut Budi, suntik vaksin dosis ketiga secara klinikal memang terbukti memberikan perlindungan lebih baik dari Covid-19. Ia mengatakan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tidak menganjurkan pemberian vaksin ketiga ini bukan karena alasan klinis, tetapi etik.

    Ia mengatakan sampai saat ini baru sekitar 58 juta masyarakat Indonesia yang beruntung bisa mendapatkan akses untuk suntik vaksin Covid-19 dosis pertama. Adapun yang sudah menerima dosis kedua baru sekitar 30 juta. "Dengan jumlah vaksin yang masih terbatas mungkin akan lebih pas memang itu kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang even (bahkan) belum mendapatkan kesempatan untuk suntik pertama," ucap Budi Gunadi.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI

    Baca: Kronologi Bocor Pengakuan Pejabat Dapat Vaksin Booster


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.