Kasus Penganiayaan Jurnalis Tempo, Mengapa Dua Tersangka Tidak Ditahan?

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menunjukkan surat pengajuan laporan dugaan penganiayaan di Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. Redaksi Tempo dan Lembaga Bantuan Pers (LBH) Pers resmi mengadukan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atas dugaan penganiayaan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menunjukkan surat pengajuan laporan dugaan penganiayaan di Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021. Redaksi Tempo dan Lembaga Bantuan Pers (LBH) Pers resmi mengadukan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atas dugaan penganiayaan yang menimpa jurnalis Tempo, Nurhadi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kasus penganiayaan terhadap wartawan Tempo, Nurhadi, memasuki babak baru. Kedua tersangka penganiayaan, Purwanto dan Muhammad Firman Subkhi, telah dilimpahkan penyidik kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

    Namun dalam penyerahan ini, Kejaksaan tidak menahan kedua tersangka yang tercatat sebagai anggota Polda Jatim. Kedua tidak ditahan karena dinilai kooperatif. Disamping itu ada surat dari Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim yang meminta keduanya tidak ditahan karena tenaga masih dibutuhkan. 

    Ada pula surat dari pengacara dan istri tersangka sebagai jaminan tidak dilakukan penahanan. 

    Perlu diketahui bahwa penahanan dilakukan atas dasar beberapa alasan. Sebagaimana termuat dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alasan tersebut antara lain:

    1. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
    2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti
    3. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

    Ketiga alasan tersebut merupakan alasan subjektif. Sementara itu, alasan objektif termuat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Dalam pasal tersebut, penahanan hanya dapat dilakukan apabila tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Selain itu, beberapa kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP juga menjadi rujukan untuk melakukan penahanan.

    Berdasarkan paparan mengenai alasan objektif dan subjektif, tersangka bisa saja tidak ditahan apabila tidak memenuhi persyaratan dari kedua alasan tersebut. Namun, berdasarkan Pasal 31 tentang Hukum Acara Pidana, tersangka dapat mengajukan penangguhan penahanan dengan berbagai syarat berikut:

    1. Permintaan dari tersangka atau terdakwa;
    2. Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan;
    3. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

    BANGKIT ADHI WIGUNA

    Baca juga: Buka Suara Soal Penganiayaan Saat Liputan, Nur Hadi: Saya Dipukuli Belasan Orang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.